DPMD Mukomuko Siapkan Pengamanan Pilkades Serentak 2026, Libatkan APH

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai menyiapkan langkah pengamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026.

Pilkades dijadwalkan berlangsung di 37 desa yang tersebar di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Sebagai upaya menciptakan situasi kondusif, DPMD akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam proses pengawasan dan pengamanan.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan aman dan tertib.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Targetkan Kawasan Kumuh Berkurang di 2026, RTLH Jadi Andalan

BACA JUGA:Hujan Deras Picu Longsor di Lubuk Mukti Mukomuko, Jalan Desa Tergerus

Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Mukomuko, Wagimin, mengatakan bahwa rencana penandatanganan kesepakatan pengamanan telah disiapkan, namun masih menunggu arahan dari Bupati Mukomuko.

"Langkah pengamanan ini, karena kita tidak mau mengambil resiko dalam pelaksanaan pesta demokrasi ditingkat desa tersebut," ujarnya. 

Menurutnya, keterlibatan APH diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum selama tahapan Pilkades berlangsung.

Ia menegaskan, peran aparat penegak hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sebagai bentuk kesiapan dalam mengantisipasi pelanggaran, sengketa, hingga potensi konflik.

BACA JUGA:Singkirkan Liverpool Usai Menang Telak 2-0, PSG Melaju Mulus ke Semifinal Liga Champions

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Targetkan Zakat 2,5 Persen dari Perusahaan, Regulasi Disiapkan

"Kesepakatan pilkades damai menjadi bagian penting untuk menekan potensi konflik yang kerap muncul dalam kontestasi di tingkat desa. Apalagi jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades serentak cukup banyak, sehingga membutuhkan pengawalan serius dari semua pihak," ungkapnya.

Selain pengamanan, pemerintah daerah juga mendorong seluruh panitia Pilkades di desa untuk bekerja sesuai aturan dan menjaga netralitas. Transparansi dalam setiap tahapan dinilai penting guna mencegah persoalan di kemudian hari.

Sumber: