Siswi SMP Diduga Bekerja di Karaoke, Satpol PP Mukomuko Lakukan Penelusuran

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mukomuko memperkuat pengawasan ketertiban umum sekaligus perlindungan anak. 

Langkah ini dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang melibatkan anak di bawah umur di Kecamatan Penarik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP Mukomuko melakukan penelusuran awal dengan mendatangi SMP Negeri 6 Kecamatan Penarik. 

Dari hasil klarifikasi, pihak sekolah membenarkan adanya seorang siswi yang bekerja di salah satu tempat usaha karaoke sebagai tenaga kebersihan.

Siswi tersebut diperkirakan masih berusia sekitar 16 tahun. Selain itu, ditemukan pula informasi adanya tawaran pekerjaan serupa kepada siswa lainnya.

BACA JUGA:VfB Stuttgart Amankan Tiket Final DFB-Pokal Usai Drama Perpanjangan Waktu Lawan Freiburg

BACA JUGA:Bundesliga Pekan 31: Gelar Juara Terkunci, Persaingan Empat Besar Kian Memanas

Temuan ini dinilai berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak, khususnya ketentuan yang melarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembang, martabat, serta masa kanak-kanak.

Kepala Satpol PP Mukomuko, Jodi, menegaskan pihaknya masih mendalami laporan tersebut dengan mengedepankan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Laporan ini sedang kami dalami. Kami mengedepankan pendekatan yang terukur dengan mengumpulkan bukti dan berkoordinasi lintas pihak agar penanganannya tepat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (24/4/26).

Saat ini, Satpol PP Mukomuko masih menghimpun keterangan tambahan serta menunggu hasil pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak sekolah, pemerintah desa, dan kecamatan setempat.

BACA JUGA:Tabligh Akbar Menag di Bengkulu, Nasaruddin Umar Tekankan Persatuan Umat

BACA JUGA:Kunjungi Situs Sejarah Bengkulu, Rachmat Pambudy Tekankan Budaya sebagai Arah Masa Depan Bangsa

Ke depan, pengawasan terhadap aktivitas usaha di wilayah Mukomuko akan diperketat, terutama yang berpotensi melibatkan anak di bawah umur. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Sumber: