Pemkab Mukomuko Matangkan Persiapan Pilkades Serentak 2026

MUKOMUKO, RAKYATBENGKULU.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 37 desa masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang.

Saat ini, pemerintah daerah tengah mematangkan berbagai aspek teknis dan regulasi guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan lancar, aman dan sesuai aturan.

Salah satu fokus utama yang sedang disiapkan yakni revisi Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkades serentak.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terbaru sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang pernah muncul pada pelaksanaan Pilkades sebelumnya.

BACA JUGA:Kapolri Rotasi 108 Pati dan Pamen, Bengkulu Dapat Kapolda Baru

BACA JUGA:Polres Mukomuko Pastikan Proses Hukum Kasus Pengeroyokan di Arena Grasstrack Tanpa Tebang Pilih

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mukomuko, Junaidi, menegaskan seluruh tahapan yang berjalan saat ini merupakan bagian dari proses pematangan pelaksanaan Pilkades.

"Saat ini pelaksanaan Pilkades di 37 desa masih dalam proses. Kita targetkan pelaksanaan sekitar Oktober 2026. Dan salah satu yang sedang dipersiapkan adalah revisi perbup, termasuk hal-hal teknis lainnya,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, revisi aturan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga mekanisme teknis di lapangan agar pelaksanaan Pilkades lebih tertib, transparan dan minim konflik.

Ia menjelaskan, pengalaman Pilkades sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan lebih baik.

BACA JUGA:Dinas Kominfo Bengkulu Usulkan Pembangunan BTS di Empat Wilayah Blank Spot

BACA JUGA:Cukup Bayar Rp 1,8 Jutaan, Honda Stylo 160 Siap Diajak Bergaya di Jalanan Bengkulu

"Selain revisi perbup, berbagai persiapan lain juga tengah dilakukan, mulai dari pendataan desa peserta, kesiapan panitia, hingga penyusunan tahapan yang lebih terukur. Semua ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkades benar-benar siap secara regulasi maupun teknis," katanya.

Pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kualitas demokrasi desa dengan mengawal seluruh tahapan secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sumber: