HONDA

Stunting Bengkulu Tak Cukup Diurus Dinas Kesehatan

Stunting Bengkulu Tak Cukup Diurus Dinas Kesehatan

Wagub Bengkulu Mian menekankan kolaborasi lintas OPD dan pemerintah desa untuk mempercepat penurunan stunting.--ist/rakyatbengkulu.com

BENGKULU, RAKYATBENGKULU.COM – Penanganan stunting di Provinsi Bengkulu tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan.

Pemerintah membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk memastikan setiap keluarga berisiko mendapat pendampingan.

Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, menegaskan pentingnya kerja lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Ajak Veteran dan Pensiunan Bernostalgia

BACA JUGA:Banjir Bengkulu Meluas, 22 Kelurahan di 6 Kecamatan Terdampak

Menurut Mian, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak.

Ketersediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, hingga ketepatan sasaran bantuan juga menentukan keberhasilan penanganannya.

Pesan tersebut disampaikan Mian saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah.

Kegiatan berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.

Forum tersebut membahas konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa tahun 2026.

"Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis. Melalui forum ini, kita tidak hanya datang untuk melaporkan data atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kita hadir untuk membedah capaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan nyata, serta memastikan bahwa 8 Aksi Konvergensi benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa," tegas Mian.

Penanganan Stunting Harus Melibatkan Banyak OPD

Mian menilai penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang terintegrasi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: