Polemik Endorsement Rp14,7 Miliar, KPK Tanggapi Pernyataan Raffi Ahmad
Raffi Ahmad dalam klarifikasinya beberapa waktu yang lalu terkait polemik endorsement--Instagram/raffinagita1717
RAKYATBENGKULU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengaku pernah berkonsultasi mengenai aktivitas pekerjaannya sebagai seniman sekaligus pejabat publik pada 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan setelah Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta penjelasan kepada KPK mengenai kelanjutan pekerjaan di dunia hiburan, termasuk menerima endorsement dan berbagai bentuk kerja sama komersial ketika menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan dalam bidang pencegahan korupsi dan terbuka memberikan konsultasi kepada masyarakat maupun pejabat publik.
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi Prasetyo, dikutip dari AntaraNews.com.
BACA JUGA:HUT ke-58 Bengkulu, Bupati Choirul Huda: Bengkulu Maju, Mukomuko Maju
BACA JUGA:Tanpa Ampun! Polres Mukomuko Siap Sikat Habis Miras dan Narkoba, Tak Ada Toleransi
Menurut KPK, konsultasi dan pendampingan merupakan bagian dari upaya mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas maupun aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik.
Melalui proses tersebut, KPK dapat memberikan rekomendasi agar risiko terjadinya tindak pidana korupsi bisa diidentifikasi dan diminimalkan sejak awal.
Raffi Ahmad Pernah Berkonsultasi dengan KPK pada 2024
Sebelumnya, Raffi Ahmad menyampaikan pengalamannya berkonsultasi dengan KPK melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11).
Dalam penjelasannya, Raffi mengungkapkan bahwa konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni setelah dipercaya mengemban jabatan publik.
BACA JUGA:Disdikbud Mukomuko Terapkan Budaya Malu untuk ASN, Telat dan Malas Kerja Harus Malu!
BACA JUGA:HUT ke-58 Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan Sebut Semarak Merah Putih Dongkrak UMKM dan Pariwisata
Ia menyebut hasil konsultasi pada 2024 memberikan pemahaman bahwa aktivitas pekerjaan seninya, termasuk endorsement dan kerja sama lainnya, tidak dinilai melanggar ketentuan yang berlaku berdasarkan penjelasan yang diterimanya saat itu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


