Seleksi Paskibra Terancam Batal

KEPAHIANG – Setelah 4 item kegiatan event dipastikan batal digelar lantaran wabah Covid-19 dan refocusing anggaran, kali ini seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang akan bertugas pada upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang juga terancam tidak digelar. Ini lantaran hingga saat ini pelaksanaan seleksi Paskibra masih tertunda karena pemerintah masih fokus pada penanganan penyebaran Covid-19. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kepahiang, Tedy Adeba, ST mengungkapkan kendati saat ini anggaran pelaksanaan seleksi Paskibra tidak masuk dalam anggaran Disparpora yang ditangguhkan sementara akibat Covid-19, namun sudah hampir 2 bulan pelaksanaan latihan untuk seleksi Paskibra terhenti. “Ya, anggarannya mencapai Rp 900 juta, dan hanya ini kegiatan yang kemungkinan besar masih bisa kita kerjakan di tengah beberapa kegiatan lain yang sudah dipastikan dibatalkan. Namun kalau hingga akhir Juni ini seleksi Paskibra tidak kunjung kembali dilakukan latihannya, maka kemungkinan besar kegiatan ini juga terancam batal,” terang Tedy. Sebelumnya ada 4 kegiatan di Disparpora Kepahiang yang dipastikan tidak akan digelar tahun ini, yakni Mountain Valley Festival yang rencananya digelar Agustus hingga September mendatang, dan Pemilihan Putri Pariwisata yang harusnya digelar akhir April lalu. Selanjutnya seleksi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang digelar di Kabupaten Rejang Lebong pada akhir tahun ini, terakhir pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang harusnya digelar pada September-Oktober mendatang. “Tidak bisa kita paksakan event-event tersebut tetap digelar di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Selain itu karena dipastikan tidak akan kita laksanakan, maka anggaran yang sudah dialokasikan untuk keempat event tersebut dialihkan kepada penanganan Covid-19,” bebernya. Dari total Rp 5,4 miliar anggaran Disparpora yang dialokasikan melalui APBD tahun anggaran 2020, saat ini yang bisa dimanfaatkan untuk program kerja OPD tersisa Rp 2,4 miliar setelah sebelumnya Rp 3 miliar ditunda untuk penanganan Covid-19. “Memang tidak ada pilihan, semua OPD mengalami hal yang sama. Saat ini yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap meningkatkan kinerja dengan kondisi yang ada. Kita berharap wabah ini segera berakhir, dan kita bisa kembali menjalankan beberapa program kerja yang sudah disusun,” harap Tedy.(sly)