Kisruh Penyaluran BLT, Kades Dituntut Mundur

SELUMA - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari dana desa (DD) di Desa Rawah Indah, Kecamatan Ilir Talo kisruh. Pembagian BLT DD tersebut disinyalir tidak tepat sasaran. Tidak sempurnanya data dan tidak tepatnya sasaran pembagian bantuan membuat warga mensomasi kepala desa dengan mencabut hak suara sebanyak 690 orang. Dimana dari 503 kepala keluarga (KK) yang ada di desa tersebut, hanya ada 32 KK saja yang mendapatkan bantuan. “Sebanyak 690 warga ini tanpa ada paksaaan meminta kadesnya mengundurkan diri, mereka menilai kades tidak transparan lagi dan tebang pilih khususnya dalam penyaluran bantuan,” ujar warga Rawa Indah, Turiman Djarot. Masyarakat menuntut Kades untuk mundur dari jabatannya dan somasi ini diberi waktu 3x24 jam agar kades bisa menindak lanjuti somasi warga tersebut. Disampaikannya, polemik ini muncul setelah 12 RT di Desa Rawah Indah mengundurkan diri. Sehingga masyarakat terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini Kades dinilai tidak pernah transparan dalam penggunaan ADD dan DD terutama dalam pembagian BLT DD ini, dari 25 persen anggaran hanya dibagikan untuk 32 masyarakat. “Pembagian tersebut tidak transparan dan tidak real di lapangan. Yang layak dapat tidak terdata,” ujar Turiman. Kisruh itu pun sempat dimediasi oleh Camat Ilir Talo Nopetri Elmanto M.Si, Danramil Talo, Polsek Talo, Kades dan BPD di Balai Desa. Menariknya, mediasi yang dihadiri sejumlah warga itu sempat memanas. Masyarakat bersikukuh untuk tetap menjalankan somasi dengan waktu yang sudah ditentukan. Walaupun sudah ada kesepakatan data penerima BLT akan kembali didata ulang. “Somasi tetap berjalan, karena hukum yang sudah terjadi harus tetap diproses. Kita masih tunggu tata cara sesuai prosedur,” jelas Turiman. Terkait polemik ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Seluma akan menurunkan tim khusus untuk melakukan verifikasi dan mediasi masalah tersebut. Hal itu disampaikan Plt Kepala DPMD Seluma, Drs Agus Jun Fadhilah. Dimana menurut informasi dari pihak desa mengatakan data penerima tepat namun dari warganya tidak. Sehingga pihaknya akan menerjunkan tim untuk mengetahuinya. “Kita akan turunkan tim dalam waktu dekat ini, menurut pihak desa datanya seperti itu, namun menurut informasi warga datanya tidak tepat, untuk itu kita akan cari tahu,” sampai Agus. Ia menambahkan, dari data terakhir ada sekitar 11 desa yg belum menyalurkan BLT DD. Untuk itu, pihaknya meminta agar pemerintah desa segera menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya juga menekankan agar penyaluran bantuan itu tepat sasaran. Jika tidak tepat sasaran, tentunya akan ada sanksi menanti. “Jika ada informasi segeralah laporkan ke kita, kita memang berharap bantuan itu penerimanya tepat sasaran,” lanjutnya. Sementara itu, Kepala Desa Rawah Indah Rubianto membantah bahwa dalam penyaluran BLT DD sudah sesuai aturan dan tepat sasaran, dari seratus usulan setelah dilakukan verifikasi itu ada 32 KK yang layak mendapatkan. “Tadi dari hasil mediasi kita serahkan ke masyarakat untuk menyampaikan data, mungkin ada yang tinggal. Kalau yang sudah dibagikan itu sudah sesuai aturan,” jelas Kades. Menyikapi somasi masyarakat menuntut dirinya untuk turun tahta, Rubianto menegaskan bahwa dirinya tersebut dilantik oleh Bupati Seluma, sehingga keputusan kita kembalikan ke Pemda. “Kitakan sudah sesuai aturan, data dan bukti semuanya lengkap,” tegasnya. Dengan adanya somasi masyarakat menuntut Kades untuk mundur, Camat Ilir Talo Nopetri Elmanto Msi mengatakan bahwa somasi yag mereka sampaikan itu ada aturan, bukan berarti mengandalkan tanda tangan masyarakat itu bisa menjatuhkan pemerintahan desa. Sehingga harus ada prosedur tetap berupa keputusan Bupati. “Intinya masalah dana BLT. Dari 32 masyarakat yang menerima masih ada masyarakat lain yang belum menerima. Tadi sudah kita sampaikan masyarakat untuk sampaikan data nanti kita kumpulkan dan verifikasi ulang,” tutupnya.(cup)