Soal BLT, “Emak-emak” Mendatangi Pemkab BU

ARGA MAKMUR – Sekitar 15 ibu-ibu yang merupakan warga Desa Taba Baru Lais Bengkulu Utara (BU) senin (15/6)  kembali mendatangi Kantor Bupati BU. Kedatangan mereka yang kali kedua, setelah minggu lalu memprotes terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desanya. Mereka tagih janji Pemkab BU yang ingin turun ke desa mereka untuk melihat secara langsung data penerima BLT sebanyak 80 keluarga yang ditentukan pemerintah desa. Termasuk melihat mereka yang tidak mendapatkan BLT sedangkan dinilai lebih layak dari mereka yang menerima. Kami menagih janji, karena belum ada dari Pemkab yang datang. Makanya kami kembali datang ke sini (Kantor Bupati, red.),” kata Erna Ningsing perwakilan warga. Dikatakan Pemkab BU harus penuhi janji turun mengecek langsung kondisi Desa Taba Baru. Jadi nantinyda dapat mengungkap apakah memang seluruh penerima itu memenuhi syarat atau masih ada yang lebih menuhi syarat. “Kami meminta Pemkab turun, sesuai yang dijanjikan seminggu lalu. Kami menilai jika BLT yang diberikan oleh kepala desa tidak tepat sasaran,” tegasnya. Kedatangan mereka kemarin ditemui kembali oleh Asisten I Dullah, SE di halaman Pemkab BU. Ia mengaku saat ini Pemkab sedang membentuk tim untuk melakukan pengecekan pelaksanaan program BLT yang ada di desa-desa termasuk Desa Taba Baru. “Pada tim tersebut ada dari Pemkab BU, Dinas PMD dan Camat masing-masing kecamatan,” katanya. Ia memastikan hari ini tim yang dibentuk akan turun ke desa untuk melihat langsung data penerima dan dokumen penetapan data tersebut. Terutama berkas Musyawarah Luar Biasa desa yang harus dilakukan untuk menentukan penerima BLT. “Jadi besok (Hari ini, red.) kita turun langsung. Kita membutuhkan waktu untuk membentuk tim,” tegas Dullah. Sementara itu Kades Taba Baru, Antarudin, mengaku siap tanggung risiko jika memang tuduhan masyarakat benar. Diakui, saat ini ada aturan baru pengelolaan DD untuk BLT yang bisa menambah jumlah penerima. Namun itu tak bisa dilakukan. “Kita tidak bisa menambah, ada 80 warga yang menerima, nominalnya sudah ditambah. Kita tidak mungkin menambah penerima lagi karena sebagian DD sudah digunakan untuk pembangunan. Dana tak memungkinkan untuk penambahan,” terangnya. Ditambahkan Antarudin, kalau menambah penerima dengan memasukan masyarakat yang melakukan demo, maka harus lebih banyak lagi warga yang harus masuk. Pasalnya, banyak masyarakat yang ekonominya sama dengan warga yang menerima. “Jika memang kita paksakan harus ditambah artinya dana yang diterima tak sebesar itu. Jelas itu masalah lagi. Jadi saya siap data diperiksa,” tegas Antarudin.(qia)