Mendagri Rekomendasi Lelang Jabatan 8 Kadis

PELABAI - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong melaksanakan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk 8 jabatan eselon II yang sempat akan ditunda, tampaknya bakal berlanjut. Baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan rekomendasi terkait rencana Pemkab Lebong itu. Bahkan lelangnya ditarget akhir Juni. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu tertuang dalam Surat Nomor 800/2524/Otda yang ditandatangani Dirjen Otda, Akmal Malik. Atas penerbitkan surat itu, saat ini Pemkab Lebong melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tengah menyusun rencana teknis pelaksanaan lelang. ''Rancangannya lelang digelar secara virtual atau online,'' ujar Sekda. Lelang jabatan tidak dilaksanakan dengan tatap muka karena saat ini Lebong masih dilanda pandemi Covid-19. Itu juga untuk mengakali anggaran lelang JPTP yang saat ini tinggal menyisakan Rp 200 juta karena dipotong 50 persen untuk realokasi percepatan penanganan Covid-19. Dengan metode virtual, proses lelang diyakini tidak memerlukan anggaran besar. ''Soalnya tidak perlu menghadirkan tim pansel (panitia seleksi, red) atau peserta di satu tempat yang sama,'' jelas Sekda. Namun untuk kepastian teknis lelang secara virtual, Sekda masih menunggu persetujuan bupati. Jika disetujui, tahapan lelangnya segera dimulai. Tahap pertama yang akan dilakukan adalah rapat persiapan pembentukan pansel. ''Jadi tidaknya tergantung persetujuan pak bupati, yang jelas delapan jabatan eselon II yang akan dilelang itu rata-rata lebih dua tahun kosong,'' ungkap Sekda. Delapan JPTP yang akan dilelang itu, jabatan Sekretaris DPRD, jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta jabatan kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP). Termasuk jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta jabatan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM). Lainnya, jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Hub), jabatan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) serta jabatan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan jabatan Sekretaris DPRD Lebong.(sca)