Tanggapi Pernyataan Dewan, Bimex Siap Diaudit

BENGKULU - Atas pernyataan fraksi di DPRD Provinsi yang menginginkan agar Perusahaan Daerah (PD) Bimex diaudit direspon manajemen perusahaan. Direktur Utama Bimex, Ir. Frentindo mengungkapkan, pihaknya bukan lagi siap, akan tetapi justru menginginkan agar segera dapat diaudit untuk mengetahui kondisi Bimex.

Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (17/6), Frentindo mengutarakan, sejak jajaran direksi dilantik, yakni pada rentang waktu Januari-Februari lalu mereka sudah menyurati BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah (Ipda) Provinsi agar bisa melakukan audit. Hal itu dengan mempertimbangkan bahwa audit terakhir terhadap Bimex dilakukan pada tahun 2015, yang hasil auditnya baru keluar tahun 2016.

Menurutnya, audit itu perlu dilakukan mengingat pihaknya tidak memiliki dokumen-dokumen peninggalan direksi Bimex yang lama, sehingga menjadi kendala pihaknya. "Walaupun seiring waktu berjalan, kita tetap berupaya mengumpulkan dokumen-dokumen lama itu. Ketika dilakukan audit, secara moral kita juga mengetahui secara pasti kondisi Bimex sebenarnya," ujar Frentindo.

Ditambahkannya, alasan lain pihaknya juga menginginkan agar dilakukan audit, karena berhubungan erat ketika perubahan status Bimex dari PD menjadi Perseroan. "Bagaimana tidak, dengan audit itu posisi Bimex pada saat kita dipercaya sebagai direksi maka benar-benar nol. Sehingga kita tidak punya beban-beban peninggalan masa lalu," tambahnya.

Dilanjutkannya, bahwa audit itu bakal kembali diminta pihaknya pada lembaga resmi audit. Adapun audit belum dilakukan, pascadilayangkan surat lantaran pihak lembaga audit sudah memiliki agenda mengaudit pihak lain.

Terpisah, Ketua Pansus DPRD Provinsi yang membahas Raperda perubahan status Bimex, Edwar Samsi, S.IP, MM mengungkapkan, saat ini mereka belum menerima draft Raperda perubahan status Bimex tersebut. "Yang jelas persyaratannya harus menyesuaikan dengan Perda No 01 Tahun 2020. Dalam pembahasan nanti kita targetkan segera rampung," ungkapnya. (zie)