Minim Anggaran, ASN Mulai Malas

PELABAI - Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) proaktif mengecek absensi Aparatur Sipil Negara  (ASN). Ia juga meminta Inspektorat turun langsung ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan tingkat disiplin ASN. “Saya melihat sejak anggaran kegiatan minim karena dipangkas untuk penanganan pandemi Covid-19, banyak ASN yang mulai malas kerja,'' kata Mustarani. Tindakan ASN yang malas-malasan kerja dengan alasan banyak kegiatan yang ditunda karena Covid-19, dinilainya abnormal. ASN yang datang telat atau sama sekali tidak masuk kerja sama saja tidak mendukung penerapan new normal. Soalnya ASN digaji dengan uang negara. Artinya terlepas ada atau tidaknya kegiatan di OPD tempatnya bekerja, setiap ASN wajib menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai abdi negara. “Jangan mentang-mentang kegiatannya ditunda, ASN kerja semaunya,'' tukas Mustarani. Tidak dipungkirinya, sejak pandemi Covid-19 banyak kegiatan OPD yang ditunda. Itu juga berkaitan dengan dana kegiatan yang dipotong untuk keperluan refocusing atau realokasi anggaran penanganan Covid-19. Namun penundaan kegiatan tidak ada kaitannya dengan disiplin ASN. “Bagaimanapun keadaannya, ASN tetap harus kerja selama tidak ada perintah libur dari pemerintah,'' tutur Mustarani. Mengatasi trend baru ASN yang mulai malas kerja itu, ia minta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) segera menerapkan sistem e-Absensi mengingat saat ini Pemkab Lebong sudah menerapkan new normal. Dengan penerapan e-Absensi, konsekuensi bagi ASN yang bandel sangat jelas. Selain disanksi indisipliner, ASN yang tidak disiplin terancam tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). ''Pembayaran TPP disesuaikan dengan beban kerja dan tingkat disiplin ASN,'' ungkap Mustarani. Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo SP Kabupaten Lebong, Donni Swabuana, ST, M.Si memastikan kegiatan penyedia aplikasi e-Absensi, e-Kinerja dan e-TPP tinggal menunggu launching. Progresnya sudah di atas 80 persen karena tinggal menunggu perekaman sidik jari seluruh ASN. “Kendalanya hanya soal kemungkinan tunda bayar akibat refocusing dan realokasi anggaran Covid-19,'' tandas Donni. (sca)