Butuh Tambahan 500 Guru

KEPAHIANG – Keberhasilan program pendidikan di suatu daerah, selain dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar dan ketersediaan sarana prasarana, penyebaran kuantitas guru pun menjadi salah satu tolok ukur kemajuan pendidikan. Hal inilah yang saat ini menjadi kendala pada sektor pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Bahkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kabupaten Kepahiang saat ini masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik untuk SD dan SMP sebanyak sekitar 500 orang guru. Diungkapkan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd bahwa kebutuhan akan tenaga pendidik tersebut terlihat dari masih banyaknya sekolah-sekolah di Kabupaten Kepahiang yang kekurangan guru. Bahkan beberapa sekolah terpaksa merangkap jabatan guru untuk beberapa mata pelajaran. “Paling banyak kekurangan guru itu untuk SD, beberapa lainnya untuk SMP. Idealnya untuk SD minimal memiliki 9 guru. Rinciannya, 6 guru kelas, 1 guru agama, 1 guru olahraga dan 1 Kepala Sekolah. Kalau kita kalkulasikan dari jumlah sekolah yang ada, maka dibutuhkan 500 guru lagi di Kepahiang,” ungkap Hartono. Untuk itu diakui Hartono, saat ini pihaknya masih berupaya mencari solusi atas persoalan kekurangan guru dengan mengusulkan kuota formasi guru pada seleksi CPNS yang rencananya akan digelar Pemkab Kepahiang pada 2021 mendatang. Selain itu juga opsi lain yang diharapkan adalah peluang perekrutan tenaga pengajar dari rekrutmen PPPK yang sampai saat ini belum diketahui apakah akan digelar pada tahun ini atau tidak. “Solusinya sejauh ini ya itu, CPNS atau PPPK. Namun demikian untuk pelaksanaan rekrutmen CPNS dan PPPK itu masih membutuhkan proses lebih lanjut. Dan kita berharap usulan kita bisa diakomodir dalam proses rekrutmen yang mungkin akan dilakukan Pemkab kedepannya,” jelas Hartono. Disisi lain, Hartono juga mengatakan salah satu kendala yang dihadapi pihaknya adalah soal sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Dengan kondisi keterbatasan anggaran daerah, dan bantuan DAK dari pemerintah pusat yang dinilai masih belum memenuhi kebutuhan, Hartono mengatakan pihaknya terpaksa harus terus memutar otak agar sekolah-sekolah yang ada bisa mendapatkan bantuan sama rata. “Kita terus upayakan ada peningkatan baik dari APBD maupun DAK, agar proses pembangunan sekolah-sekolah yang ada, khususnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan, bisa tercukupi. Sejauh ini proses tersebut telah kita lakukan, kendati memang tidak sama untuk setiap sekolah lantaran kebutuhan tiap sekolah berbeda,” demikian Hartono. (sly)