Belajar Perubahan Anggaran

Selasa 28-07-2020,11:57 WIB
Reporter : redaksi rb
Editor : redaksi rb

KEPAHIANG - Dalam pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun 2020, anggota DPRD Kabupaten Lahat yang tergabung dalam Pansus I pembahasan Raperda Perubahan APBD melakukan konsultasi ke DPRD Kabupaten Kepahiang, Senin (27/7). Disampaikan Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Lahat Tanhar Efendi, maksud dan kunjungannya beserta anggota pansus dalam rangka mendapatkan informasi dan referensi terkait kebijakan daerah pada pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun 2020. "Maksud dari koordinasi dan konsultasi yang kami lakukan ke DPRD Kepahiang, mencari informasi dan referensi terkait kebijakan daerah dalam pembahasan perubahan APBD Kabupaten Lahat. Kita yakin mekanisme pembahasan pada setiap daerah akan berbeda sehingga hal ini akan kami jadikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pembahasan perubahan APBD yang saat ini kami lakukan,” sampai Tanhar. Sementara Ketua Komisi I DPRD Kepahiang, Ansori M didampingi anggota DPRD H. Syaparudin dan Budi Hartono, menyampaikan ucapan terima kasih saat menerima koordinasi dan konsultasi Pansus I DPRD Kabupaten Lahat tersebut. Ia mengatakan bahwa koordinasi dan silaturahmi seperti ini penting karena dapat saling bertukar data dan informasi terkait kebijakan daerah dalam hal pembahasan dan pelaksanaan APBD masing-masing kabupaten. "Saat ini di Kabupaten Kepahiang, kita sedang melakukan pembahasan terkait pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019. Dimana mekanisme pembahasan nya sesuai keputusan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna beberapa hari yang lalu dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten kepahiang,” jelas Ansori. Ia mengatakan, untuk perubahan APBD sejauh ini belum dijadwalkan oleh Banmus. Terkait perubahan APBD sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya dalam waktu dekat harus dijadwalkan dan dari pertemuan ini akan jadi masukan tersendiri kepada pimpinan dalam rapat banmus nantinya. “Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah tentu harus segera dilakukan termasuk anggaran dalam penanganan Covid-19 ini agar tata kelola keuangan ini dapat berjalan dengan baik. Namun dari pertemuan ini kita sudah saling menyampaikan seperti apa gambaran yang biasa dilakukan di DPRD Kabupaten Kepahiang juga DPRD Kabupaten Lahat. Setidaknya kedua pihak sudah saling menambah referensi dalam kinerja pembahasan Perubahan APBD nantinya,” demikian Ansori. (sly)

Tags :
Kategori :

Terkait