BPP Dibubarkan Jokowi, Program SPAM Dipastikan Tetap Lanjut

BENGKULU - Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo memang telah membubarkan Badan Peningkatan Penyelenggaraan (BPP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kendati demikian untuk kegiatan SPAM dipastikan akan tetap dilanjutkan.

Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani, Selasa (28/7) mengatakan, dengan kebijakan pembubaran BPP SPAM oleh pusat tersebut tetap berdampak pada daerah. "Seperti di lingkungan Pemprov saja, pegawai yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPAM ini awalnya berjumlah 12 orang, dan 2 diantaranya sudah pindah ke Kementerian," tutur Mulyani.

Lebih lanjut dikatakan, 10 pegawai lainnya yang semuanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum diketahui bakal dipindahkan kemana. Maka dari itu pihaknya bakal berkoordinasi terlebih dahulu, terutama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov terkait 10 pegawai ini pascadibubarkannya BPP SPAM.

"Kalau di Provinsi kita ini namanya SPAM Kobema (Kota, Bengkulu Tengah, dan Seluma). Tapi yang jelas dengan pembubaran itu, bukan berarti kegiatan SPAM tidak ada lagi. Dalam artian tetap ada, namun nantinya ditangani pada bidang apa, kita koordinasikan dulu dengan Kementerian PUPR RI," tambahnya.

Dibeberkan Mulyani, jika mengacu pada Keputusan Kementerian PUPR RI, tugas BPP SPAM itu bakal dialihkan ke Direktorat Jendral (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Cipta Karya. Apakah nanti di daerah akan menyesuaikan tentunya akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat.

Menurutnya, tahun lalu masih ada kegiatan SPAM di Provinsi Bengkulu, seperti pembebasan lahan untuk intake di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan survei jalur. "Untuk pembangunan bersifat fisik memang belum ada. Tahun ini karena pandemi Covid-19, sama sekali tidak ada kegiatan SPAM di provinsi kita," demikian Mulyani. (zie)