Suntikan Dana Lawan Covid-19, Usaha Mikro, GTT dan PTT Diusul Rp 2,4 Juta

BENGKULU – Berbagai macam cara dilakukan pemerintah untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dan nasional di tengah pandemi. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan uang tunai pada masyarakat terdampak Covid-19. Seperti Pemprov Bengkulu, bakal mengajukan bantuan stimulus bagi pelaku usaha mikro kepada pemerintah pusat. Bantuan program pemulihan ekonomi nasional penanganan pandemi Covid-19, yaitu modal kerja Rp 2,4 juta untuk masing-masing pelaku usaha mikro.

Sekdaprov Bengkulu Hamka Sabri, mengatakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar atau tulang punggung pergerakan ekonomi yang mempertahankan kesinambungan perekonomian di suatu daerah. Ketika UMKM sukses, maka perekonomian suatu daerah menjadi tumbuh dan tangguh. Mampu bertahan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Tentu program ini sangat kita dukung. Semua pelaku usaha mikro yang ada di Provinsi Bengkulu akan kita ajukan,” kata Hamka usai Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan dan verifikasi data pelaku usaha ultra mikro di Provinsi Bengkulu, di Aula Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, Senin (10/8).

Jumlah usaha mikro terdampak Covid-19 yang diajukan sampai saat ini ada 16.618 unit usaha mikro. Tersebar, di  Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 10.847 unit, Kabupaten Mukomuko 2.728 unit, Kota Bengkulu 2.385 unit, Lebong 596 unit, Bengkulu Selatan 20 unit, Seluma 16 unit, Rejang Lebong 12 unit, Bengkulu Tengah 8 unit, Kepahiang 6 unit, sedangkan Kabupaten Kaur sama sekali belum ada pengajuan.

“Kita berharap seluruh kabupaten/kota segera mengajukan. Kita ingin lebih dulu mengajukan agar bisa menjadi prioritas pemerintah pusat,” jelas Hamka.

Lanjutnya, data usulan penerima bantuan ini akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim gabungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu dan Perwakilan BPKP Bengkulu, kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat. Verifikasi berdasarkan kriteria unit usaha mikro yang memiliki usaha mandiri dan belum pernah mengakses pembiayaan, dalam artian belum pernah menerima bantuan. “Nanti berapa yang akan menerima bantuan tergantung dari verifikasi pusat,” tegas Hamka.

Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu Iskandar Novianto menerangkan, pengajuan usaha mikro tersebut harus benar-benar sesuai kreteria sehingga akan sampai kepada yang benar-benar berhak menerimanya. Agar tidak menjadi temuan karena tidak tepat sasaran. Program ini sendiri bertujuan guna mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19, dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas nasional.

“Penerima bantuan adalah pengusaha kecil. Saat verifikasi, kuncinya kita harus benar-benar mengacu kepada kriteria yang ada. Verifikasi ini harus cepat dilakukan agar kita cepat mengajukannya kepada pemerintah pusat,” pungkas Iskandar.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif kepada karyawan melalui basis data BPJS Ketenagakerjaan. Dimana karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta, akan mendapatkan bantuan 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Ini sebagai salah satu pendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19.

"Kini ada wacana untuk karyawan melalui data BPJS Ketenagakerjaan. Berarti ini termasuk untuk ribuan honorer Pemprov Bengkulu  termasuk guru honorer di SMA/SMK dan SLB," kata Rohidin, Senin (10/8).

Dikatakannya ada ribuan tenaga harian lepas di lingkungan kerja Pemprov Bengkulu. Dan sudah terdaftar aktif sebagai peserta Jamsostek.

"Bantuan dicairkan ke rekening masing-masing, sesuai data di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ranahnya BPJS untuk validasi data, termasuk untuk karyawan-karyawan perusahaan swasta," terang Rohidin.

Ia berharap bantuan ini bisa terealisasi dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Ditambahkan, oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat melalui Kasi ketenagaan satuan pendidikan, Herles Tiana, M.Pd menyampaikan jumlah honorer Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tercatat sebanyak 3.379 orang.

"Kalau untuk data GTT PTT kita sudah hampir deal datanya, jadi kalau itu memang itu ada, bantuan itu nanti," tukasnya.

Ia menjelaskan untuk saat ini ada 3379 orang honorer. Namun ada juga penambahan guru non muslim, yaitu guru mata pelajaran agama Kristen di setiap kabupaten/kota. Yang saat ini masih diverifikasi datanya.

"Belum ada Instruksi dari pusat untuk pelaksanaan itu," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya masih menunggu arahan teknis dari pusat. Sembari mempersiapkan data data yang diperlukan untuk pencairan bantuan tersebut. Bila nantinya diperlukan, mengingat seluruh honorer sudah masuk dan terdaftar dalam asuransi tenaga kerja atau BPJS ketenagakerjaan. (key/war)