BENGKULU - Dalam rapat paparan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) secara global di hadapan tim penilai KemenPAN-RB, Senin (14/9), Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi berkomitmen untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bengkulu.
Kegiatan yang digelar secara zoom meeting tersebut, Dedy memaparkan, secara umum tentang pelaksanaan RPJMD 2019-2023, visi misi, tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2019, refocusing program kegiatan akibat pandemi Covid-19 dan lainnya. Di hadapan tim dari KemenPAN-RB, ia juga menjelaskan tentang RPJMD di Kota Bengkulu, visi misi, mewujudkan e-goverment untuk wujudkan tata kelola pemerintah yang baik, membangkitkan ekonomi kreatif dan dunia usaha yang kondusif.“Kami juga sudah melakukan refocusing program kegiatan akibat pandemi Covid-19. Ada Rp 204 miliar anggaran yang direfocusing untuk belanja di bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial. Diantaranya penyerahan beras dan mie, penyerahan disinfektan, serta pembagian masker,” ungkap Dedy.Ditambahkannya, dari anggaran yang dipangkas tersebut ketika keluar Inpres soal refocusing lagsung BPPKAD melakukan efesiensi anggaran. Termasuk dari bidang fisik juga dilakukan pemangkasan anggaran namun untuk yang sudah tender tetap dilanjutkan kegiatannya. "Insya Allah nanti Pemkot Bengkulu berupaya mencapai nilai B sebelum nanti mendapatkan A. Selain SAKIP kami juga fokus dengan reformasi birokrasi Kota Bengkulu yang masih C, akan kami naikkan menjadi B, ke depan akan ada penilaian ASN teladan setiap OPD ini akan menjadi agent of change dan role model. Jadi setiap OPD akan ada 1 pegawai terbaik seperti kerjanya terukur, absen tepat waktu dan punya integritas yang baik sehingga menular ke ASN yang baik. Inilah cita-cita kita bagaimana terjadinya reformasi birokrasi di pemerintahan," tutup Dedy. (tok)