Demo Mahasiswa dan Petani Dibubarkan Paksa

BENGKULU - Aksi demonstrasi yang terjadi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu terpaksa dibubarkan paksa pihak kepolisian, Kamis (24/9). Pembubaran tersebut karena di masa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan menggelar aksi karena dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Dari pengamatan langsung di lokasi, massa para mahasiswa dari berbagai universitas di Bengkulu serta para petani ini dimulai pukul 13.15 WIB. Mereka membentang spanduk langsung menyampaikan orasi di depan kantor wakil rakyat tersebut.

Ada beberapa poin yang disampaikan yang intinya meminta agar pemerintah dan DPRD memikirkan nasib petani yang semakin tergerus oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan. "Kami meminta agar kami nasib petani ini dipikirkan," teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.

Kapolres Bengkulu AKBP. Pahala Simanjuntak yang hadir di lokasi secara tegas menyampaikan jika aksi massa yang dilakukan tidak legal. Pasalnya, aksi disampaikan ke pihaknya satu hari sebelum aksi. Dalam aturan, seharusnya pemberitahuan disampaikan 3 hari sebelum aksi dilakukan. "Saya berikan waktu selama 10 menit untuk membubarkan diri. Kalau tidak akan kami bubarkan paksa," tegas Pahala.

Sempat juga dilakukan negoisasi, namun tak ada kesepakatan hingga akhirnya petugas terpaksa harus membubarkan paksa. Petugas menyiramkan water canon dan gas air mata untuk membubarkan para pendemo. Selain itu, petugas juga terpaksa mengamankan 8 orang dan langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu.

Beberapa anggota Komisi IV DPRD Provinsi seperti Dempo Xler, Zulasmi Octarina dan Gunadi Yunir sempat menemui para pendemo. Namun para wakil rakyat akhirnya masuk lagi ke dalam kantor. Dempo Exler diwawancara wartawan mengatakan, sebetulnya apa yang disampaikan pada pendemo tersebut sepakat dengan mereka.

"Semua aspirasi dari mereka itu adalah benar dan wajib diperjuangkan. Bahkan kami anggota DPRD, khususnya komisi IV memang mitra kami Disnaker, kami sejak awal sudah memperjuangkan ini. Kami sudah bersurat ke senayan dan kami mendukung ini, tapi mereka tidak mau," kata Dempo.

Dempo menambahkan agar mahasiswa dan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara humanis. "Jangan sampai di masa pandemi ini menjadi klaster baru," demikian Dempo. (zie)