142 Desa Belum Laporkan Keuangan BUMDes

KOTA MANNA – Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Hamdan Syarbani, S.Sos, membeberkan baru 25 desa yang melaporkan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga dari total 142 desa yang mempunyai Bumdes, 117 desa diantaranya hingga saat ini belum melaporkan keuangan BUMDes.

“Saya harap semua laporan penyertaan modal ke BUMDes dari tahun 2016 sampai 2020 segara di laporkan untuk di analisis uang yang di berikan itu tidak menyimpang,” kata Syarbaini, S.Sos.

Selain itu, untuk menuntaskan permasalahan di setiap BUMDes saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) BUMDes. Guna mendukung proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMDes.

Itu dilakukan karena BUMDes saat ini dinilai DPMD banyak yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan uang yang diberikan tidak jelas. Padahal, penyertaan modal yang digelontorkan untuk Bumdes ratusan juta. Sehingga kinerja BUMDes yang diharapkan dapat membantu keuangan desa menjadi tidak berjalan.

Untuk memastikan penggunaan anggaran  BUMDes, DPMD minta laporan keuangan BUMDes dari tahun 2106 hingga 2020. Untuk mengetahui penyebab BUMDes yang tidak efektif tersebut.

"Dari tahun 2016 lalu pemerintah desa sudah memberikan modal untuk BUMDes, , namun uang yang di berikan tidak jelas dipergunakan untuk apa. Jadi kami akan berkoordinasi dengan Bupati agar memerintahkan Inspektorat untuk segera lakukan audit ke setiap Bumdes," imbuhnya.

Disisi lain, pada tahun 2021 mendatang DPMD akan meluncurkan aplikasi Siak BUMDes, hal itu untuk mempermudah laporan dan pemantauan terhadap keuangan BUMDes.

"Nanti laporan BUMDes akan melalui aplikasi secara online, agar keuangan BUMDes dijalankan sesuai dengan peruntukan. Sebab, kalau nantinya DD ini tdak ada lagi. Semua desa akan bergantung kepada BUMDes," pungkas Hamdan.(tek)