KEPAHIANG – Hasil sementara peta mutu pendidikan di Kabupaten Kepahiang hingga saat ini masih berkutat di angka 2. Ini merupakan angka yang cukup rendah dibanding capaian peta mutu pendidikan di tahun 2019 lalu, yakni poin 6. Guna kembali menaikkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepahiang terus mengejar pembangunan infrastruktur dan fasilitas sekolah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bak gayung bersambut, untuk tahun 2021 mendatang Disdikbud Kabupaten Kepahiang mendapatkan DAK dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 41 miliar, dengan rincian Rp 24,4 miliar untuk Sekolah Dasar (SD) dan Rp 16,6 miliar untuk Sekolah Menengah Pertaman (SMP). DAK yang diterima Kabupaten Kepahiang ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni Rp 16 miliar dari usulan 25 miliar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdikbud Kepahiang, Nining Fawely Pasju, S.PT, MM mengungkapkan, adapun peruntukan dari DAK ini nantinya untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, dan pembangunan infrastruktur sekilah lainnya. “Sementara untuk pengadaan yang dialokasikan melalui DAK adalah pengadaan media pendidikan dan pembangunan laboratorium computer,” jelasnya. Menurut Nining, dengan masih rendahnya peta mutu pendidikan di Kabupaten Kepahiang, artinya sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kepahiang masih berada dibawah standar pendidikan yang ada. Karena dalam menentukan peta mutu pendidikan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan koresponden peta mutu pendidikan dengan melibatkan beberapa pihak, yakni pihak sekolah, komite, siswa, dan orang tua siswa. “Kendati hasil dari peta mutu pendidikan yang diisi melalui aplikasi yang ada, masih sangat subjektif. Namun ini tetap menjadi perhatian kita untuk kembali melakukan pembenahan, apa saja yang kurang dari saran pendidikan kita. Dan hasilnya finalnya akan terlihat pada akhir 2020 mendatang,” beber Nining. Selanjutnya terkait pembangunan laboratorium komputer yang menggunakan DAK, salah satunya untuk menunjang kegiatan Ujian Berbasis Komputer Daring (UBDK) yang tahun depan mulai diberlakukan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Jika tahun ini UN ditiadakan lantaran wabah Covid-19, untuk tahun depan UN akan diganti menjadi UBDK. “Dan dari tahun ini kita sudah mempersiapkan persiapan UBDK itu, dengan konsep minimal dalam 1 kecamatan ada 1 sekolah yang memiliki fasilitas komputer lengkap. Dan untuk tahun depan kita targetkan setiap kecamatan memiliki 2 sekolah yang memiliki fasilitas komputer lengkap. Sehingga dalam pelaksanaan UBDK nantinya bisa dilakukan secara bergantian. Dan UBDK ini berlaku untuk tingkat SD dan SMP,” tambah Nining. Untuk diketahui, jumlah sekolah yang berada dibawah kewenangan Disdikbud Kepahiang adalah sebanyak 120 sekolah negeri yang terdiri dari 93 SD dan 27 SMP. Sementara untuk sekolah swasta berjumlah 9 sekolah yakni 7 SD dan 2 SMP. (sly)
Kejar Pembangunan Melalui DAK Rp 41 M
Kamis 01-10-2020,11:26 WIB
Editor : redaksi rb
Kategori :