Tekan Defisit Jadi 0, Fokus Perencanaan Pembangunan

KEPAHIANG – Pemkab Kepahiang memastikan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 3,9 miliar telah ditekan menjadi Rp 0 pada APBD Perubahan 2020. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kepahiang Andrian Defandra, SE, M.Si.

Dengan penanganan defisit tersebut, sehingga pada APBD Perubahan ini fokus kinerja pemerintah daerah pada pembangunan infrastruktur, sementara ditiadakan. Namun untuk perencanaan pembangunan infrastruktur tetap akan diakomodir melalui anggaran yang ada.

“Kalau untuk pembangunan infratruktur pada APBD Perubahan ini memang belum. Namun lebih banyak pada perencanaan pembangunan, seperti di Disparpora yang mengusulkan perencanaan pembangunan waterpark di APBD Perubahan ini. Juga Dinas PUPR yang juga mengusulkan beberapa perencanaan pembangunan infrastruktur untuk tahun 2021 mendatang,” ungkap Aan.

Selain itu, pada APBD Perubahan ini juga difokuskan pada pembayaran penghasilan tetap (Siltap) para kepala desa sebesar Rp 4,5 miliar, pembayaran kekurangan dana BPJS sebesa Rp 1,9 miliar, dan perencanaan dana pendamping dana hibah Rp 22 miliar yang diterima BPBD Kepahiang.

“Jadi pada APBD Perubahan ini kita harapkan bisa dimaksimalkan oleh Pemkab Kepahiang dalam mengejar serta mempersiapkan program-program percepatan pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2021,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Berdasarkan hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020 beberapa waktu lalu, secara umum dapat disampaikan bahwa total Pendapatan daerah  Rp 752.297.017.294,98, dengan belanja daerah setelah perubahan Rp 862.481.687.179,22 sehingga defisit anggaran sebesar Rp 110.184.669.884,24. Dengan total penerimaan pembiayaan Netto Rp 110.184.669.884,24, maka defisit anggaran setelah dikurangi pembiayaan netto sebesar Rp0.

“Dengan seluruh hasil yang telah dibahas bersama TAPD beberapa waktu lalu, dan raperda APBD Perubahan sudah disahkan. Tinggal menunggu pengesahan APBDP yang saat ini masih dievaluasi oleh gubernur. Nanti setelah disahkan, kita harapkan bisa dijalankan secara maksimal oleh pemkab Kepahiang melalui OPD nya,” jelas  Aan.(sly)