18 Desa Belum Serahkan Berkas Cakades

KOTA BINTUHAN –  Kendati batas akhir penyerahan berkas calon kepala desa (cakdes) dari panitia desa ke panitia tingkat kabupaten berakhir Senin (12/10), masih ada 18 desa lagi yang belum menyerahkan berkas cakades ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kaur. Diantara Desa Tanjung Ganti dan Tanjung Baru Kecamatan Maje. Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Gumay, Desa Tanjung Bunian dan Suka Nanti Kecamatan Lungkang Kule. Desa Padang Kedondong, Sulau Wangi, Tinggi Ari, Tanjung Kemuning, Padang Leban dan Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning belum menyampaikan berkas ke PMD. Kemudian Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah, Desa Cuko Enau Kecamatan Kaur Utara, Desa Pajar Bulan Kecamatan Kaur Tengah. Desa Tanjung Betuah, Desa Suku Tiga dan Sumber Harapan Kecamatan Nasal. Dan yang terakhir Desa Talang Padang Kecamatan Kinal. Sementara desa lainnya sebanyak 97 desa hingga kemarin berkasnya sudah masuk ke PMD termasuk jumlah kades yang bertarung di setiap desa. Terkait dengan hal ini pihak PMD Kaur, melalui Kabid PMD Kaur Doni Raspino saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Bahkan pihaknya akan segera memberikan surat kepada pihak kecamatan untuk disampaikan ke panitia desa. Agar panitia desa segera menyampaikan berkas cakades dan juga DPT untuk pilkades yang akan datang ke PMD untuk proses selanjutnya. “Untuk 18 desa kita tunggu dalam satu minggu ini, namun kita juga akan meminta pihak kecamatan untuk melakukan pengecekan terkait kendala apa saja di 18 desa tersebut. Sehingga sampai saat ini belum diserahkannya data cakades ke PMD. Padahal data tersebut akan menjadi dasar bagi PMD untuk membuat kertas suara di pilkades yang akan datang,” ungkap Doni Raspino. Lebih lanjut Doni menjelaskan kalau keterlambatan panitia desa menyampaikan berkas sampai saat ini kebanyakan karena data pemilih tetap (DPT) untuk pilkades 2021 yang akan datang belum rampung. Karena DPT ini juga harus diserahkan untuk proses pencetakan kertas suara dalam pilkades tahun 2021 yang akan datang. “Kita juga himbau kepada panitia desa untuk berkoordinasi jika ada persoalan terkait DPT agar bisa kita putuskan bersama. Dan sampai saat ini sudah banyak desa yang melakukan koordinasi ke kita soal DPT. Karena kita ini bekerja sesuai tahapan, jadi semua panitia desa kita minta berkoordinasi jika ada kendala di lapangan,” pungkas Doni Raspino kemarin. (cik)