Lelang Dirut PDAM Tunggu Revisi Perda

PELABAI - Kursi Direktur PDAM Tirta Tebo Emas yang kosong sehingga harus dijabat sementara oleh Sekretaris Daerah (Sekda), masih akan berlangsung lama. Soalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong belum akan melelang jabatan kursi tertinggi di perusahaan air minum itu tahun ini. Teknisnya menunggu disahkannya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Bersih. Sementara draf revisi Perda BUMD air bersih itu masih dalam penyusunan naskah akademik oleh tim dari Universitas Bengkulu (Unib). ''Kami target drafnya selesai tahun ini sehingga bisa masuk Propemperda (program pembentukan peraturan daerah, red) untuk dibahas tahun 2021,'' kata Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Gusrineidi, SP. Revisi Perda itu, versi Gusrineidi menindaklanjuti keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pemerintah pusat memberikan waktu 2 tahun bagi daerah melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru tersebut. ''Itu karena di dalam PP itu ada pengklasifikasian status perusahaan plat merah dan saham yang diberikan,'' terang Gusrineidi. Beberapa perubahan itu, BUMD yang sahamnya seratus persen berasal dari pemerintah daerah akan diganti menjadi Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda). Sedangkan BUMD yang sahamnya gotong royong, milik pemerintah daerah 51 persen dan sisanya dari swasta, maka menjadi namanya berganti Perseroan. ''Termasuk dalam perekrutan direkturnya, menyesuaikan dengan aturan baru sehingga untuk penjaringan direktur PDAM kami harus menunggu revisi Perda BUMD,’’ ujarnya. Diketahui tahun 2019 Pemkab Lebong membuka seleksi lelang jabatan Direktur PDAM masa jabatan 2019-2024. Hanya saja dari 5 peserta yang mengikuti seleksi, tidak ada satupun peserta yang nilai akhirnya memenuhi standar. Kekosongan jabatan direktur PDAM saat ini masih diisi sementara oleh ketua dewan pengawas, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si sebagai pelaksana tugas (plt) Direktur PDAM Tirta Tebo Emas.(sca)