Dewan Sarankan Pemkab Pilih Program Prioritas

KEPAHIANG  –  Pemkab Kepahiang memproyeksikan angka defisit anggaran di Tahun Anggaran 2021 mendatang mencapai Rp 212,4 miliar. Untuk itu DPRD menyarankan Pemkab Kepahiang agar menutupi defisit dengan memilih program prioritas yang tidak bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Juru Bicara Fraksi Nasdem, Maryatun dalam menyikapi persoalan defisit yang cukup besar itu menegaskan diperlukan kerja keras Plt.Bupati melalui TAPD dan OPD bersama Banggar DPRD membahas secara menyeluruh. Sehingga dapat meminimalisir defisit. Terkait kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2020 fraksi Nasdem mengingatkan kembali untuk dapat dipertimbangkan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2021. “Fraksi Nasdem mengharapkan dalam pembahasan RAPBD 2021 nanti rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam menutupi defisit hatus mendahulukan urusan wajib yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kabupaten kepahiang,” ungkapnya pada rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kepahiang, kemarin (3/11). Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan peningkatan PAD melalui sektor agribisnis, pariwisata, agro industri, perkebunan dan perikanan harus dicermati arah kebijakan pembangunan dalam RAPBD 2021. “Juga kita meminta  dalam penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat agar kebutuhannya dapat diakomodir dalam RAPBD tahun 2021. Utamanya hasil reses yang telah dilakukan anggota DPRD,” jelas Maryatun. Juru Bicara Fraksi Golkar GPPI, Eko Guntoro, SH berharap pada saat pembahasan RAPBD 2021 nanti, TAPD dan OPD secara konsisten untuk selalu hadir. Fraksi Golkar GPPI juga menyoroti besarnya defisit sehingga dibutuhkan kerja keras dari TAPD dan OPD serta banggar untuk membahas program dan kegiatan yang benar-benar prioritas atau pro rakyat. Sehingga dalam menekan defisit ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, Hj. Dwi Pratiwi NS meminta kepala OPD untuk lebih berusaha lagi dalam menarik dana pada pemerintah pusat untuk kabupaten Kepahiang. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta eksekutif untuk berinovasi dan mencari sumber PAD sehingga target yang sudah ada dapat selalu ditingkatkan. Terakhir Juru Bicara Fraksi Demokrat Hati Nurani, Taswin Nata Dininggrat menyampaikan terkait defisit yang besar pihaknya berharap kepada TAPD dan Banggar untuk merasionalisasikan dan menetapkan anggaran yang benar benar dibutuhkan masyarakat. Kemudian terkait progres pekerjaan yang dananya bersumber dari PT SMI, juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan dan kendala apa saja yang dihadapi berikut solusi yang disiapkan dalam menyelesaikannya. "Pada struktur APBD Tahun 2021 terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp 500 juta dan belanja hibah sebesar Rp 24,6 miliar. Kami meminta saudari Plt.Bupati untuk dapat merincikan kemana saja anggaran ini akan dipergunakan yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Kepahiang. Terkait pekerjaan fisik pada APBD tahun 2020 kami ingatkan kembali agar dengan waktu yang terbatas ini dapat segera diselesaikan,” pungkas Taswin. (sly)