Bantuan Pertanian Rawan Disalahgunakan

KEPAHIANG – Penggunaan anggaran untuk bantuan pertanian harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga benar-benar bisa menjadi asas manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan informasi, tidak seluruh petani di Kabupaten Kepahiang dapat menikmati bantuan pertanian tersebut. Tahun 2020 ini, anggaran untuk bantuan pertanian mencapai Rp 10,7 miliar. Rinciannya, hibah bantuan bibit bawang merah mencapai Rp 2,9 miliar, bantuan bawang putih Rp 7,2 miliar, bantuan bibit jahe Rp 180 juta, pengadaan sapi bali betina Rp 150 juta, dan pengadaan kambing untuk masyarakat Rp 330 juta. “Pemerintah harus mulai mengubah mindset soal bantuan pertanian ini. Karena setiap program bantuan pertanian harus diukur terlebih dahulu efektivitas keberhasilannya,” ungkap Tokoh Muda Kepahiang, Aan Julianda, SH, MH. Dicontohkan Aan, seperti bantuan bibit bawang merah atau bawang putih. Pemkab Kepahiang melalui Dinas Pertanian harusnya membeberkan seperti apa target dari program tersebut. Jika target programnya masyarakat, maka masyarakat seperti apa yang layak menerima. “Masyarakat seperti apa? Apakah seluruh masyarakat? Apakah seluruh petani? Dan, petani yang seperti apa? Kalau targetnya kelompok tani, maka berapa poktan yang ada di Kepahiang? Berapa anggota tiap poktan? Jangan nanti ujung-ujungnya hanya kelompok yang itu-itu saja yang menerima bantuan. Sementara petani yang benar-benar membutuhkan bantuan malah tidak dapat apa-apa,” tandas Aan. Menurutnya, pemkab harus mengevaluasi setiap program, jangan sampai gagal memahami tujuannya yang cuma sekadar memenuhi kewajiban dan membelanjakan anggaran semata. “Pemkab jangan hanya membuat program yang terlihat gaungnya saja, namun akhirnya tidak berdampak terhadap masyarakat. Harus ada indikator keberhasilan dari setiap program. Seperti bantuan bawang, sudah berapa angka produksi bawang Kepahiang saat ini? Berapa angka produksi sapi, susu, dan daging di Kepahiang saat ini? Begitu juga dengan bantuan pertanian lainnya, harus ada indikator keberhasilan, biar tidak terkesan hanya menghabiskan anggaran saja,” tegasnya. Aan juga mengkritik peran DPRD Kepahiang selaku penganggar dan pengawas jalannya pemerintahan di Kabupaten Kepahiang. Ia mempertanyakan apakah dewan tidak memiliki catatan untuk setiap progress progam yang dilakukan Dinas Pertanian selama ini. Apakah program bantuan pertanian yang dianggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, karena dewan dinilai cukup tahu apa kebutuhan konstituennya. “Dewan kan setiap tahunnya ada agenda reses turun ke masyarakat. Apakah benar masyarakat Kepahiang ini benar-benar membutuhkan bawang, kambing dan sapi. Hal ini harusnya perlu benar-benar diawasi oleh dewan, karena dewan yang menganggarkan anggarannya. Jangan sampai dewan dinilai tidak konsisten pada rakyatnya, dengan berpura-pura tidak mengetahui kondisi sektor pertanian di Kabupaten Kepahiang,” papar Aan.(sly)