Pemkab Akan Evaluasi Program Bantuan Pertanian

KEPAHIANG – Menanggapi keluhan yang datang dari masyarakat, terkait banyaknya program bantuan pertanian di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Kepahiang yang diduga tidak tepat sasaran, membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahaing Zamzami Zubir, SE, MM angkat bicara. Ia akan segera melakukan evaluasi terhadap program-program bantuan pertanian yang telah dialokasikan oleh APBD Kabupaten Kepahian tahun ini. Menurut Zamzami, beberapa program pertanian tersebut baru diluncurkan tahun ini, sehingga masih dalam tahap berjalan dan belum dilakukan evaluasi. Namun demikian, ia memastikan tahapan evaluasi akan segera dilakukan sebelum pembahasan APBD 2021 mendatang. “Programnya kan baru diluncurkan tahun ini. Dan masih berjalan. Untuk evaluasi akan kita lakukan bulan depan, sebelum pembahasan APBD 2021. Karena ini terkait keberhasilan program, apakah layak dianggarkan lagi atau tidak di tahun kemudian,” beber Zamzami. Ia menambahkan, dalam proses evaluasi nantinya pihaknya akan melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kepahiang. Hal ini lantaran dewanlah yang sering melakukan monitoring atas keberhasilan setiap program dan menampung aspirasi masyarakat melalui program resesnya. “Nanti kita nilai sama-sama bersama Banggar. Kalau memang indikator keberhasilannya tidak tercapai, ya untuk apa kita anggarkan lagi di tahun yang akan datang,” tegas Zamzami. Terpisah Plt Bupati Kepahiang Netti Herawati, S.Sos mengaku akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai capaian setiap program yang dilakukan oleh Distan tersebut. Menurutnya memang ada beberapa program yang belum terlihat hasilnya, namun ada juga yang sudah menunjukkan hasil yang sesuai ekspektasi, seperti program bantuan bawang merah yang sudah mulai panen. “Kita akan cari tahu dulu, dimana kelemahan dari setiap program ini yang dikeluhkan masyarakat. Karena ada beberapa program yang saya tahu, sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun memang untuk program lainnya masih belum tampak hasilnya,” terang Netti. Terkait asas manfaat dari program tersebut, khususnya pasar yang bisa menjual hasil pertanian dari program pemerintah ini, Netti mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Distan bersama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop), terkait sinergi menganai pasar mana yang harus ditempuh petani atas hasil panennya. “Karena informasi yang berkembang adalah, beberapa program pemerintah di sektor pertanian, pasarnya langsung ke daerah pulau Jawa. Sehingga tidak berpengaruh terhadap pasar pertanian lokal. Inilah yang akan coba kita sambung sinergi antar OPD terkait pasar komoditi lokal ini,” demikian Netti. Diketahui sebelumnya, Pemkab Kepahiang belakangan memang cukup memberikan perhatian penuh pada pengembangan sektor pertanian. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab selalu menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam memberikan bantuan pada sektor pertanian ini. Di tahun 2020 ini saja misalnya, anggaran mencapai Rp 10,7 miliar telah digelontorkan Pemkab Kepahiang membantu sektor pertanian, dengan rincian untuk hibah bantuan bibit bawang merah mencapai Rp 2,9 miliar, bantuan bawang putih Rp 7,2 miliar, bantuan bibit jahe Rp 180 juta, pengadaan sapi bali betina Rp 150 juta, dan pengadaan kambing untuk masyarakat Rp 330 juta. Dengan angka yang fantastis itu, penggunaan anggaran untuk bantuan pertanian ini perlu diawasi dengan serius, agar tidak terjadi penyimpangan dan memang benar-benar bisa menjadi asas manfaat untuk masyarakat. Pasalnya berdasarkan informasi terhimpun, tidak seluruh petani di Kabupaten Kepahiang beruntung menikmati bantuan pertanian yang setiap ketok palu APBD selalu disahkan. (sly)