Lebong Tertinggi Money Politics

PELABAI - Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong, Melki Agustian, SH mengaku sulit menghilangkan praktik money politics atau politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Soalnya Kabupaten Lebong termasuk kabupaten dengan praktik politik uang tertinggi se Provinsi Bengkulu. ''Namun perlu dipahami, sulit bukan berarti tidak bisa,’’ tukasnya. Untuk menekan politik uang dalam Pilkada 9 Desember, KPU akan menggiatkan sosialisasi anti politik uang ke masyarakat. Materi yang paling di kedepankan adalah dampak dari politik uang yang ancamannya pidana. Pidana itu tidak hanya dijatuhkan kepada pemberi seperti Pemilu selama ini, namun juga dijatuhkan kepada penerima. ''Kalau tidak mau masuk penjara jangan coba-coba memberi atau menerima politik uang,'' tegas Melki. Ancaman itu diatur dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pasal itu disebutkan ancaman pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya kepada calon tertentu. ''Masyarakat harus tahu sanksi ini supaya tidak terjerat,'' ungkap Melki. Jika sudah diberitahu, namun masih berani juga memberi atau menerima politik yang, versi Melki, Bawaslu tidak akan pandang bulu memprosesnya. Tugas sosialisasi bahaya politik uang itu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Namun menjadi tanggung jawab pemerintah beserta partai politik selaku wadah pendidikan politik dan seluruh masyarakat. ''Dari sekarang masyarakat harus memposisikan diri menjadi pemilih yang cerdas, jangan mau suaranya ditukar rupiah,'' ungkap Melki. Pantauan RB, ancaman pidana bagi penerima politik uang itu belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih menempatkan pilihannya tergantung dengan nilai rupiah yang ditawarkan masing-masing pasangan calon (pason) peserta Pilkada. Tak peduli sebagus apapun visi dan misi peserta, posisi uang tetap teratas dalam mempengaruhi selera pilih masyarakat.  ''Mau sanak atau tetangga, kalau tidak mengeluarkan uang, sulit bisa menang di Lebong,'' ujar tokoh masyarakat Lebong, Suharudin.(sca)