Lelang Eselon II Tunggu Anggaran

PELABAI - Agenda lelang di delapan jabatan eselon II atau setara kepala dinas (kadis) yang sampai saat ini kosong, ditunda tahun depan. Namun teknisnya menunggu kepastian anggaran yang akan diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong telah mengusulkan dana Rp 400an juta untuk bisa menggelar lelang jabatan PNS eselon II itu. ‘’Kalau anggarannya disetujui oleh dewan, tentunya agenda lelang delapan jabatan eselon II itu bisa kami laksanakan tahun depan (2021, red). Begitu juga sebaliknya, kalau anggarannya tidak ada bagaimana bisa jabatan itu dilelang,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si. Anggaran itu dibutuhkan untuk membentuk panitia seleksi (pansel) lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Soalnya melalui pansel yang terdiri dari kalangan akademisi, birokrat dan tokoh masyarakat itulah teknis lelang dilaksanakan. Tahapan lelangnya juga cukup panjang, mulai dari tes tertulis, psikotes hingga penyusunan makalah ilmiah. ‘’Sebenarnya lelang jabatan itu sudah diagendakan sejak tahun 2019. Bahkan tahun ini sempat dianggarkan dana Rp 400 juta untuk kegiatan itu. Hanya saja dananya dipangkas hingga 50 persen dampak pandemo Covid-19 sehingga dengan dana yang tersisa itu tidak memungkinkan dilaksanakan lelang jabatan,’’ terang Sekda. Diketahui, delapan jabatan eselon II yang akan dilelang itu antara lain, jabatan Sekretaris DPRD, jabatan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta jabatan kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP). Termasuk jabatan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta jabatan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM). Lainnya, jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Hub), jabatan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) serta jabatan kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan jabatan Sekretaris DPRD Lebong.(sca)