KOTA MANNA – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 16 Kelurahan di BS tahun 2021 ini tidak ada lagi. Sehingga dipastikan warga kelurahan tidak akan menerima bantuan di tahun 2021 ini. Tahun 2020 lalu pemerintah menggelontorkan Rp 10,8 miliar untuk BLT kelurahan di BS selama enam bulan yakni terhitung Juli hingga Desember 2020.
Kepala Dinsos BS Didi Ruslan memastikan, BLT Kelurahan untuk 16 Kelurahan di BS tahun 2021 ini tidak ada. Sebab pemerintah tidak lagi menganggarkan BLT tersebut. Sehingga secara otomatis, warga kelurahan tidak akan mendapatkan BLT selama tahun 2021 ini.
“Tidak ada BLT untuk warga kelurahan tahun ini (2021). Karena tidak ada anggaran,” terang Didi.
Sedangkan untuk tahun lalu, BLT Rp 10,8 miliar tersebut berlebih. Sehingga pihak Dinsos telah mengembalikan dana BLT untuk Kelurahan tersebut. “Memang untuk tahun lalu berlebih, tapi sudah dikembalikan, kalau tidak salah Rp 700 juta an dikembalikan,” ungkap Didi
Berbeda dengan BLT Kelurahan, BLT untuk masyarakat desa di 142 desa se Kabupaten BS kembali disalurkan pemerintah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) BS Hamdan Syarbaini, S.Sos, dikatakannya, penerima BLT DD diprioritaskan untuk keluarga kurang mampu yang memiliki tanggungan anak balita dan lansia. Namun tetap harus memenuhi kriteria yang tekah ditentukan, diantaranya belum menerima manfaat bantuan seperti Bantuan Sosial (Bansos) pangan, PKH ataupun BST. Sedangkan untuk besaran anggarannya, Hamdan meminta pemerintah desa untuk mempedomani
jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2020 lalu.
“Tentunya untuk BLT desa kembali disalurkan karena ini salah satu prioritas pemerintah tahun 2021 ini. Namun tetap ada kriteria penerimanya,” ujar Hamdan.
Sementara itu, dengan adanya BLT ini untuk warga desa, Komisi III DPRD BS meminta bantuan tersebut transparan. Karena, Komisi III DPRD BS menilai selama ini bantuan BLT yang disalurkan ke masyarakat kurang transparan. Maka dari itu pihak Komisi III DPRD BS meminta
pemerintah dan pemerintah desa dapat transparan dalam menyalurkan BLT.
“Yang pastinya kalau BLT ini disalurkan lagi, maka transparan mungkin di publikasikan atau melalui apapun itu. Yang penting transparan,” pinta salah satu anggota Komisi III DPRD BS Herian Johari.(tek)