Komitmen Pemprov Bengkulu Dorong Investasi Daerah

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan untuk mendorong capaian investasi di daerah, maka dibarengi dengan jaminan agar investasi nyaman dan  aman. Sehingga seluruh elemen instansi termasuk masyarakat yang ada, harus dapat bersinergi mendorong agar para investor luar dapat melakukan kerjasama di Provinsi Bengkulu, agar dengan investasi ini bisa memajukan pembangunan daerah.

"Kemudahan kebijakan investasi di Bengkulu harus gencar disosialisasikan. Memang kita harus menyajikan kemudahan seperti sistem online sehingga terkoneksi dengan tata ruang dan juga harus dievaluasi. Selain itu harus menciptakan kondisi aman di daerah," kata Rohidin, usai menghadiri sosialisai kebijakan investasi yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, Selasa (15/6).

Menurutnya, capaian investasi tinggi itu diperlukan sinergitas bersama penegak hukum yang ada. Termasuk aparat hukum, media, perguruan tinggi dan lain lainnya sehingga merasa aman melakukan investasi disini. Apalagi investasi di Provinsi Bengkulu sangat beragam sektor. Mulai dari kopi, sawit hingga industri kreatif batik basurek. Sehingga sangat disayangkan apabila potensi ini tidak dapat dilirik oleh investor luar.

"Saat ini investasi kita sangat banyak seperti perkopian, CPO sawit termasuk karnel biji sawit, perikanan dan tambak  termasuk industri kreatif batik basurek ini banyak sekali. Disamping itu ada juga investasi modal listrik yang ada di PLTU Teluk Sepang saat ini," tukasnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu Karmawanto, bahwa untuk capaian investasi sudah sebesar Rp 1,56 Triliun sudah hampir 30 persen dalam triwulan pertama ini. Kemudian pihaknya akan memanggil Kepala OPD teknis dan pelaku usaha dalam triwulan kedua bulan Juni mendatang. Oleh karena itu, Pemprov optimis capaian investasi ini sesuai dengan target yang ada.

"Kita berharap capaian target dari BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal,red) sebesar Rp 7,4 triliun," sampainya.

Target tersebut didasarkan pada aturan yang diharuskan melaporkan ke kepala daerah terhadap capaian dari investasi. Termasuk melaporkan terkait berapa banyak izin yang dikeluarkan,berapa banyak jumlah realisasi investasi kemudian apa saja kendalanya. (war)