Minta Kejari Ungkap Korupsi Kelas Kakap

LEBONG UTARA - Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong yang setahun belakangan mulai  padat menangani perkara korupsi, disambut positif masyarakat. Namun masyarakat meminta pihak Kejari tidak hanya menjerat perkara korupsi kelas teri. ''Kami berharap Kejari Lebong bisa mengungkap kasus korupsi kelas kakap sehingga ke depan Lebong terbebas dari tindak korupsi,'' ujar tokoh pemuda Lebong, Antonius. Dibeberkannya, sejumlah dugaan korupsi kelas kakap di Lebong yang tidak tersentuh hukum antara lain proyek Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) tahun 2018 senilai Rp 1,1 miliar. Termasuk program cetak sawah baru yang hampir setiap tahun dilaksanakan, namun hasilnya tidak memberi manfaat terhadap peningkatan produksi beras lokal. ''Termasuk Rusun PNS senilai Rp 54 miliar dari APBN 2019 itu, seharusnya Kejari peka kok sampai sekarang aset bangunannya tidak juga diterima oleh Pemkab Lebong,'' tukas Antonius. Senada, tokoh masyarakat Lebong, Abdul Wahab menyorot kebijakan pihak Kejari Lebong yang terkesan hanya mengejar pengembalian kerugian negara dalam penanganan korupsi. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dijelaskan masalah pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. ''Kalau kasusnya ditemukan kejaksaan sebelum ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red), sah saja kejar pengembalian kerugiannya sebagai upaya pencegahan,'' tandas Wahab. Namun jika kasusnya sudah jadi temuan BPK sebagai kelebihan bayar dan perintahnya harus bayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), tidak ada lagi alasan bagi penegak hukum tidak memprosesnya ketika TGR tidak dilunasi hingga limit yang ditentukan. Apalagi hingga bertahun-tahun lamanya. ''Aneh saja kalau penindakan korupsi hanya sebatas kejar pembayaran kerugian negara,'' ungkap Wahab. Sementara Kepala Kejari (Kajari) Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MH belum berhasil dikonfirmasi. Begitu juga Kasi Pidsus, Ronald Thomas Mendrofa, SH. (sca)