Dana Bansos Bisa untuk Sembako

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako atau non tunai kepada masyarakat terdampak covid-19. Khususnya, bagi mereka yang belum mendapatkan bansos tunai dari Kementerian Sosial.

Kata Tito, anggaran untuk bantuan sosial tersebut dapat diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau melalui pagu anggaran di dinas sosial masing-masing daerah. “Di setiap daerah tingkat 1 atau tingkat 2 di dinas sosial masing-masing itu ada mata anggaran bansos dan jaring pengaman sosial. Ini dapat digunakan,” kata Tito, kemarin (10/7).

Dijelaskannya, anggaran itu bisa disalurkan kepada yang terdampak dalam bentuk fisik sembako biar kelihatan di masyarakat. Selain dari APBD, Tito juga mengarahkan pemerintah daerah untuk bisa memanfaatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Pasalnya, dari total anggaran tersebut, dapat dimanfaatkan 8 persen untuk kepentingan bansos.

“Karena ada Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) 8 persen dari APBD khususnya dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil 8 persen digunakan untuk kepentingan penanganan covid,” terangnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa bantuan sosial dari Pemda tersebut untuk menghindari penyelewengan dan juga agar lebih mudah dalam proses monitoring dan evaluasi.

“Masih banyak BLT dana desa yang belum termanfaatkan dan perlu disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Sebab, dari kuota 8 juta, yang tercatat baru 5 juta,” pungkasnya.

1.500 Paket Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, bahwa tambahan bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) siap disalurkan. Adapun tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) ini diberikan sebagai kompensasi baru atas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Untuk penyalurannya akan melalui TNI/Polri. Untuk itu kami akan serahkan ke pos-pos TNI/Polri 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” kata Risma di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, kata Risma, bagi petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan dapat mengajukan. Menurutnya, para petugas di lapangan juga perlu diperhatikan kebutuhan dan kesehatannya.

“Sekali lagi saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang enggak bisa makan,” tegasnya.

Senada, Dirut Bulog Budi Waseso juga menyatakan sudah menyiapkan beras sebanyak 200.000 ton untuk tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima BST dan PKH selama PPKM.

“Tambahan beras untuk bantuan sosial siap disalurkan, masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram,” kata Buwas. (der/fin)