PAD Turun Dampak Pandemi, Penanganan Covid-19 Masih Jadi Prioritas

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021 secara virtual, pada Rapat Paripurna ke-14, di Gedung Daerah Bengkulu (31/8). Dalam penjelasannya, saat ini terjadi penurunan pendapatan daerah (PAD) dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19.

"Penurunan PAD cukup signifikan, karena beberapa sumber itu menjadi terhambat karena pandemi," kata Rohidin usai sampaikan nota keuangan APBD-P 2021 secara virtual.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, bahwa untuk pendapatan berkurang sekitar Rp 109 miliar. Dari pendapatan sebelum perubahan Rp 3 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. Bahkan untuk belanja daerah bertambah sebesar. Rp. 3.491.710.731,00 . Sebelum perubahan sebesar Rp. 3.052.194.137.387,00 Sesudah perubahan menjadi Rp. 3.055.685.848.118,00.

"Juga yang paling besar itu terjadi penurunan porsi transfer pusat ke daerah, itu dari DAU itu angkanya hampir mencapai Rp 40 miliar, tapi ini kan berlaku di seluruh Indonesia. Ini kan  gambaran secara nasional memang terjadi penurunan pendapatan dana transfer pusat ke daerah juga berkenaan dengan dana alokasi umum," imbuhnya.

Untuk itu, ia menyampaikan, APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 pada semester pertama telah dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target realisasi pendapatan, rasionalisasi belanja daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga kegiatan pemerintah pusat dan daerah dapat sinkron. Terutama terhadap penanganan Covid-19 seperti penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

"Kita pun pendapatan asli daerah kita mengalami penurunan, jadi tadi kita ada beberapa penyesuaian beberapa item pekerjaan yang akhirnya ditunda bahkan ada yang dibatalkan. Kita lebih fokus, untuk kegiatan yang strategis, kegiatan rutin, dan penanganan pandemi Covid-19," tukasnya.

Untuk diketahui, seluruh anggota dewan menerima Nota penjelasan gubernur dan menyetujui Raperda APBD-P TA 2021 dilanjutkan pembahasannya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, mengingatkan agar Pemprov Bengkulu bisa meningkatkan pendapatan untuk anggaran  2021 dalam waktu yang tersisa.

"Sehingga bisa menghindari kembali terhutangnya sejumlah kegiatan kepada rekanan. Khususnya yang bersifat pembagunan fisik atau infrastruktur," pinta Sumardi. (war)