Rehab Kantor Gubernur Harus Tuntas Desember

BENGKULU - Rencana perehaban kantor Gubernur tahun ini mulai dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Ir. Mulyani menyampaikan beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan titik 0 untuk pengerjaan kantor Gubernur Bengkulu, Dr. H/ Rohidin Mersyah ini. Dalam krontak pengerjaan itu, ditargetkan rehab kantor gubernur akan rampung pada akhir tahun 2021 ini. “Selesai akhir tahun, kalau kontrak nya tanggal 23 Desember. Kami berharap di 15 Desember itu sudah selesai,” kata Mulyani. Dijelaskannya, memang saat hari kerja pengerjaan renovasi kantor ini tidak nampak. Pasalnya, pengerjaan perbaikan itu dimaksimalkan pada hari weekend. Agar tidak menggangu aktivitas perkantoran disana. “Kita sudah titik 0, dan mulai dikerjakan. Ini kan karena suasananya masih digunakan kerja pada hari biasa maka untuk pengerjaan gak terlalu kelihatan. Mereka lebih maksimal kerja itu di Sabtu Minggu. Biar gak menganggu aktivitas perkantoran kan," imbuhnya. Sementara itu, berkenaan dengan anggaran, sebelumnya Pemprov Bengkulu menganggarkan sebesar Rp 22 Miliar untuk kegiatan rehab kantor ini, namun dalam beberapa waktu lalu kegiatan  ini terdampak refocusing. Anggaran ini dipangkas menjadi Rp 9 miliar. Saat disinggung rencana pembuatan lift untuk kantor gubernur ini, ia menjelaskan di tahun ini  belum bisa dikerjakan. Dengan dana Rp 9 miliar ini, pihaknya bakal berfokus pada pembenahan kerusakan di kantor gubernur Bengkulu itu. “Kita laksanakan dengan dana yang ada,” paparnya. Sementara itu, untuk lokasi maupun item dari bangunan kantor gubernur ini, pihaknya belum dapat mengungkapkan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki. Pihak rekanan, nanti yang akan merenovasi gedung sesuai kebutuhan, dan yang paling urgent betul di gedung kantor utama gubernur itu. “Semoga ini selesai pengerjaan. Sesuai dengan ditargetkan ," tukas wanita yang akrab dipanggil Ning ini. Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, M. Gustiadi, S.Sos atau yang akrab dipanggil Edi Tiger meminta agar Pemprov Bengkulu bisa mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat lelang kegiatan di UKPBJ. Pasalnya, kini telah memasuki pertengahan tahun 2021 ini. “Kita minta percepat pelaksanan lelang di UKPBJ, apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Banggar dan OPD, tidak ada perpanjangan 50 hari bagi kegiatan yang belum selesai pasca tahun anggaran berakhir. Ini juga untuk bisa segera kejar serapan anggaran,” sampainya. (war)