BRI dan BP Tapera, Sinergikan Ekosistem Pembiayaan Rumah Murah

JAKARTA  – Pemerintah terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia, BRI bersama Kementerian PUPR RI, Kementerian Keuangan RI, dan BP Tapera bersinergi melaksanakan kegiatan diskusi secara daring, bertema “Ekosistem Pembiayaan Perumahan Menjadi Solusi atas Isu dan Tantangan Perumahan Nasional”, Selasa (28/9) di Jakarta. Forum diskusi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan RI Ludiro, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, dan Direktur Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto, serta Direktur Konsumer BRI Handayani. Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, saat ini terdapat 74% masyarakat Indonesia tidak memiliki rumah. “Lebih dari 32% menyewa dan 42% menumpang, tantangan perumahan saat ini yang harus dihadapi oleh pemerintah adalah tersedianya rumah untuk semua golongan masyarakat, industrialisasi konstruksi, rumah murah yang mampu menekan biaya konstruksi, dan  tersedianya rumah layak huni dengan lingkungan hijau, serta akses pembiayaan perumahan terhadap masyarakat non fixed income dan pembiayaan mikro perumahan,” imbuhnya. Merespon hal tersebut, Handayani menyampaikan bahwa saat ini BRI telah mendorong pembiayaan perumahan murah bagi rakyat untuk dapat mengakses pembelian rumah murah yang layak huni di seluruh Indonesia. “Hingga akhir Agustus 2021 lalu, BRI telah menyalurkan pembiayaan KPR subsidi, kepada lebih dari 19.298 nasabah. Hal ini, dilakukan untuk terus mendukung program pemerintah, agar masyarakat dapat mengakses pembiayaan rumah murah, layak, aman, dan nyaman,” tambah Handayani. Solusi pembiayaan rumah murah dan accessible merupakan tantangan banyak pihak dalam menyediakan sarana tempat tinggal yang mampu menjawab berbagai kebutuhan rumah tinggal yang terjangkau bagi semua pihak. Hingga saat ini masih terjadi mismatch (ketidakcocokan) dan belum tepatnya sasaran antara supply dan demand di bidang perumahan, sinergi antar lembaga merupakan salah satu second way out yang dapat memperkecil data yang ada. “BRI juga bersama BP Tapera menjalin kerjasama dalam hal pengelolaan bank data yang diharapkan mampu menjembatani informasi antara supply dari developer dan demand dari masyarakat pemohon FLPP,” imbuh Agus Noorsanto.   Ke depan, dengan mulai terintegrasinya ekosistem di bidang pembiayaan perumahan ( supply side melalui BP3, dan demand side melalui BP Tapera) yang  digawangi oleh Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Bappenas maupun stakeholder terkait di bidang perumahan yang mampu mendukung harga sarana perumahan yang terjangkau dengan kualitas yang memadai. “BRI siap memberikan dukungan dalam hal layanan pendaftaran dan iuran BP Tapera dari sektor informal melalui network BRI termasuk Agen BRILink, BRI siap menghadirkan potensi peserta baru dari ekosistem mikro BRI sebesar 45 Juta masyarakat hasil dari sinergitas antara BRI, PNM, dan Pegadaian. BRI optimistis melalui forum diskusi ini akan melahirkan ekosistem pembiayaan perumahan yang dapat memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat,” tutup Handayani.(rls)