Bupati Sapuan Akui DID Amblas 80 Persen

  MUKOMUKO – Kondisi Dana Insentif Daerah (DID) yang terjun bebas untuk tahun 2022, diakui Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE, MM, Ak, CA, CPA. Dengan persentase turunnya mencapai 80 persen dibandingkan pagu DID tahun 2021.

Bupati menyatakan DID Mukomuko turun dari tahun ini sebesar Rp 25,7 miliar, menjadi hanya Rp 5 miliar atau turun Rp 20,7 miliar lebih. Penyebabnya, lambannya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran) 2021.

Lalu rendahnya poin Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang itu dipantau langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA JUGA:  PNS “Tolak” Jabatan, Bertambah “Efek dari itu kita kena sanksi, kena finalti, turun 80 persen. Karena dua hal itu, jadi DID kita amblas,” kata Sapuan.

Oleh sebab itu, untuk APBD TA 2022 diharapnya dapat selesai tepat waktu. Kemudian kinerja ASN dan OPD diminta benar-benar memperhatikan MCP tersebut. Dikemukakan Bupati ada 8 area intervensi dari MCP tersebut. Yakni. kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), optimalisasi pendapatan daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

 “Ini semua mengenai kinerja ASN yang diukur dari 8 area yang dipantau KPK. Upaya tetap kita lakukan perbaikan. OPD betul-betul perhatikan mengenai MCP ini,” tegas Sapuan.

Pengaruh Besar

Jika dua hal itu tidak diperbaiki ke depan, maka akan berpengaruh besar bagi daerah. Khususnya pada pengalokasian keuangan untuk Kabupaten Mukomuko dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang diperoleh Mukomuko nantinya bakal semakin menciut.

“Jelas berpengaruh, karena anggaran diciutkan dari pemerintah pusat. Kalau sudah begitu, jelas berdampak pada keberlangsungan pembangunan daerah. Bayangkan apa yang bisa diperbuat daerah, dengan dana Rp 20 miliar yang hilang itu. Jadi dampaknya sangat besar,” jelasnya.

Makanya pihaknya menuntut semua pejabat di lingkungan Pemkab Mukomuko harus mampu bekerja sama dan memperkuat kerja sama. Bukan saja dalam OPD itu sendiri, namun juga antar OPD. ‘’Kita tidak mungkin mampu bekerja sendiri. Harus mampu bekerja sama, tanpa itu akan mustahil akan diberikan hasil maksimal,’’ pinta Sapuan.

BACA JUGA:  6 OPD Dapat Rapor Merah, Serapan Rendah Mukomuko saat ini tengah berjuang mendapatkan alokasi yang cukup besar dari pemerintah pusat. Untuk bisa mencapai itu Mukomuko harus mendapatkan nilai terbaik untuk laporan Sakip dan MCP.

"Selama ini Sakip jadi salah satu pertimbangan pengalokasian DID. Nah sekarang, sudah ditetapkan, MCP juga jadi penilaian untuk DID dari pusat. Jadi kita bukan saja proyek, tapi administrasinya juga harus bagus. Saya harap betul-betul bekerja, supaya kita peroleh anggaran maksimal dari pusat,’’ pungkas Safuan. (hue)

Simak Video Berita