DPRD Provinsi Bengkulu Gelar Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD 2022

    BENGKULU, rakyatbengkulu.com– Gubernur Bengkulu, Dr H. Rohidin Mersyah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022 ke DPRD Provinsi Bengkulu melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (1/11). Untuk RAPBD Provinsi tahun depan penerimaan daerah diproyeksikan Rp 2,7 triliun lebih.

Rinciannya, Pendapat Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 966 milyar lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 1,116 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 2,8 triliun lebih, termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, dengan telah disampaikan RAPBD tahun depan diharapkan  pengesahannya tepat waktu pada akhir bulan ini. Mengingat jika melewati, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan terkena finalty dari pemerintah pusat.

“Jika Pemprov bersama DPRD Provinsi dapat mengesahkan RAPBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum tanggal 30 November, kita akan mendapatkan dana insentif dari pusat,” ujar Rohidin.

Selain itu menurut Rohidin, untuk merealisasikan program unggulan prioritas akan mulai direalisasikan tahun depan. Termasuk janji politik saat kampanye lalu. “Program pembagian tabung gas gratis, biaya pendidikan gratis dan lain-lainnya mulai direalisasikan pada tahun depan," terangnya.

Mengenai keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Rohidin mengakui tetap fokus yang bersifat prioritas lebih dulu. Karena memang ketersediaan anggaran dana terbatas. “Untuk pembangunan infrastruktur tetap, tapi lebih mengutamakan jalan poros dan sentra produksi.”

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali menyebutkan, pengurangan anggaran dana APBD tahun depan jika dibandingkan tahun 2019 lalu, mencapai Rp 600 miliar lebih. Untuk itu diharapkan, karena saat ini masih pandemi, sehingga refocusing anggaran masih akan dilakukan. Mau tidak mau, agar dimaklumi. Tapi meski demikian, pihak legislatif akan tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal.

“Kita saat ini harus bisa bersabar dulu. Karena kondisi daerah dan negara sekarang seperti itu. Keterbatasan anggaran. Kita yakin gubernur ingin membangun lebih banyak lagi, tapi karena anggaran dana memang kurang. Jika tidak salah dana untuk pembangunan infrastruktur tahun depan hanya Rp 100 miliar. Tapi kita akan berupaya lagi bersama Pemerintah Provinsi meyakinkan Pemerintah Pusat, agar peruntukan anggaran ini bisa kembali seperti 2 tahun lalu," papar Tantawi. (pkt/gik)