Proyeksi APBD Minim, DL dan Bimtek Dibatasi

BENGKULU - Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi tahun anggaran 2022, untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 2,8 triliun lebih. Termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan bahwa estimasi menurunnya anggaran ini, dipastikan tidak akan menghambat jalannya kegiatan di lingkungan Pemprov Bengkulu. Serta realisasi dari program prioritas gubernur dan wakil gubernur Bengkulu akan tetap berjalan.

Pasalnya, menyusun anggaran itu berdasarkan pendapatan. Kalau asumsi pendapatan estimasinya menurun. Maka otomatis akan mengikuti belanja juga menurun. "Menurun dalam artian, kita memprioritaskan untuk skala prioritasnya. Berarti yang harus kita biaya, disamping rutinitas kantor. Program prioritas gubernur dan wakil gubernur juga. Itu yang kita utamakan. DL, Bimtek, dan rapat yang tidak urgent itu kita batasi," kata Hamka, Kamis (4/11).

Dijelaskannya, sejak pandemi Covid-19 kegiatan komunitas Pemda menggunakan metode virtual. Sehingga, meminimalisir pertemuan langsung. Sehingga, hal ini juga memimalisir pengeluaran untuk biaya perjalanan. Ini dikarenakan komunikasi baik dari pusat ke provinsi, atau provinsi ke kabupaten kota bisa menggunakan aplikasi zoom meeting atau platform sejenis.

"Saya kira, alokasi untuk OPD tetap ada. Namun hanya berkurang rupiahnya, juga kegiatan itu selama ini tidak terlalu kursial. Misalnya perjalanan Dinas, kalau sekarang bisa dengan zoom meeting. Atau konsultasi ke luar daerah cukup dengan via wa atau telpon," papar Hamka.

Juga berkenaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang biasanya rutin dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun, dua tahun terakhir hanya sedikit kegiatan yang mengharuskan untuk melakukan perjalanan dinas itu. Sehingga ia meyakini, proyeksi yang turun ini tidak berdampak signifikan untuk Pemprov Bengkulu.

"Kemudian Bimtek Bimtek, itu sekarang kan memang tidak ada. Siapa yang mau Bimtek, selama ini kan kita bimtek dari pemerintah pusat, dan sekarang di pusat juga tidak ada Bimtek. Cukup konsultasi via virtual. Saya kira pengurangan ini tidak menggangu tugas pokoknya dan program prioritas Gubernur," tukas Hamka.

Untuk diketahui, RAPBD Provinsi tahun depan penerimaan daerah diproyeksikan Rp 2,7 triliun lebih. Dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 966 miliar lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 1,116 miliar lebih.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan pihaknya menargetkan pengesahan APBD 2022 sebelum 30 November ini. Dan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur maupun sektor lain dalam RAPBD Provinsi tahun anggaran 2022.

"Tepatnya waktu, agar pengesahan APBD itu bisa sebelum 30 November. Agar tidak kena pinalti. Disamping ketepatan waktu kita juga ingin dapat anggaran ya," kata Rohidin.

Terpisah Anggota DPRD Provinsi, Tatawi Dali meminta agar Gubernur Bengkulu dan jajarannya kedepan tetap dapat maksimal potensi yang ada. Terutama dalam merealisasikan APBD tahun depan. "Meskipun melihat kondisi APBD tahun depan itu bakal defisit, tapi tetap utamakan pembangunan infrastruktur dan juga penanggulangan pandemi Covid-19.m, juga untuk pendidikan," sampai Tantawi. (war)