Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu

BENGKULU, rakyatbengkulu.com- DPRD Provinsi Bengkulu kembali mengelar rapat paripurna, Senin (8/11). Agendanya, mendengar jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Provinsi Bengkulu 2022.

Hadir pada acara tersebut, Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Hamka Sabri, unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu  Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Bengkulu Samsu Amanah, Waka II Suharto,  Waka III Erna Sari Dewi. Dihadiri juga unsur Forkopimda Provinsi, instansi vertikal, kepala OPD serta ASN di lingkup Pemprov Bengkulu.

Di mana penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD  Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022 telah disampaikan pekan lalu.

Mewakili Gubernur Bengkulu, Hamka membacakan jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terhadap raperda tentang APBD. Gubernur mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

“Gubernur telah menjawab apa yang menjadi ditanyakan fraksi dalam pandangan umum terhadap raperda APBD Provinsi Bengkulu tahun 2022. Selajutnya akan dibahas dalam banggar nanti. Untuk target sesuai dengan konstitusi 30 November sudah pengesahan,” papar Hamka usai rapat paripurna.

Lanjutnya, pada rancangan APBD 2022 tetap diutamakan 18 program prioritas Gubernur Bengkulu. Juga ada visi-misi gubernur pada pembangunan insfrastruktur dan pengetas kemiskinan. Menurut Hamka, Pemprov Bengkulu akan terus berupaya mengalokasikan dan mengelola APBD Provinsi Bengkulu sesuai dengan kepentingan masyarakat dan aturan yang berlaku.

“Dan memacu pelaksanaan kegiatan yang ada di OPD. Sehingga anggaran kegiatan yang dilakukan dapat direalisasikan secara maksimal dan berkualitas,” pungkas Hamka.

Selanjutnya, sesuai dengan aturan DPRD Provinsi Bengkulu, Dewan Provinsi akan membahas Raperda APBD Provinsi Bengkulu tersebut pada tingkat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bengkulu. Kemudian kembali akan dilaporkan pada rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH mengatakan bahwa semua pihak mendukung program prioritas Gubenur. Dari jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum,  perlu pembahasan lebih mendalam dan mendetail lagi.

“Intinya semua para pihak setuju Bengkulu ini maju dan sejahtera, dan pembahasan APBD emang harus detail dan mengarahkan ke program prioritas gubernur dengan anggaran yang menurun,” kata Usin menanggapi.

Di sisi lain Ketua Komisi IV Dempo Xler juga menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah gubernur. Namun dilihat dari angka APBD yang menurun masih di bawah Rp 3 triliun sangat disayangkan karena seharusnya setiap tahun ada kenaikan.

Komisi IV juga menyoroti program pendidikan gratis. Meminta pemprov membuat pergub tentang pendidikan gratis dan lebih baik lagi jika dibuat perda. Ini bertujuan untuk mengatur regulasi sumber anggaran  sekolah dari APBD Provinsi Bengkulu, BOS atau bantuan pihak ketiga.

“Saya juga siap mengawal 18 program priotas gubernur masuk dalam RPMJD,” pungkas Dempo. (pkt/gik)