Akses ke Jasa Keuangan Perlu Ditingkatkan

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Industri Jasa Keuangan sendiri memiliki peranan penting untuk mendorong peningkatan UMKM, hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Menurutnya, melihat situasi pandemi Covid-19 yang mulai melandai, tentu membuat geliat di dunia usaha terus tumbuh, khusus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi, kualitas UMKM di Bengkulu ini tidak kalah dengan daerah lain.

“Jadi memang peran industri jasa keuangan untuk menggerakkan sektor perekonomian itu sangat penting terutama UMKM, yang menjadi problem sekarang adalah akses masyarakat pelaku usaha ke industri jasa keuangan, ini yang harus kita dorong,” kata Rohidin, saat menjadi keynote speaker Webinar "Menuju Kebangkitan UMKM Bengkulu di Massa Pandemi" yang selenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Rabu (10/11).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 99% bentuk usaha di Indonesia adalah UMKM. Rohidin menilai bahwa pihak Perbankan harus lebih meningkatkan animo dan pemahaman masyarakat terhadap produk industri jasa keuangan. Terkhusus yang saat ini perintah banyak mengeluarkan kebijakan - kebijakan di bidang keuangan, seperti bantuan subsidi upah bagi pekerja, Bantuan Langsung Tunai untuk UMKM.

Termasuk juga keringanan pajak pagi pelaku usaha yang tentu disalurkan melalui produk industri jasa keuangan. “Bagaimana pihak Perbankan menyalurkan berbagai program pemerintah terkait dengan insentif dan mendorong usaha UMKM. Ini yang harus disampaikan kepada pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain itu, para pelaku usaha UMKM, juga perlu dibekali tentang pentingnya penguasaan pengelolaan keuangan sederhana bagi para pelaku usaha UMKM. Didamping pentingnya kualitas produk yang dijual. “Kalau produk kita berkualitas, kemasannya bagus, sertifikat halalnya juga ada, kualitas kandungan gizinya bagus, maka juga harus ditunjang dengan kualitas pengelolaan keuangan bagi para pelaku UMKM, bisa Buku Kas sederhana, Neraca sederhana, mereka harus memahami itu, walaupun mereka akan bertransaksi secara digital,” tukasnya.

Menurutnya, di Bengkulu ini pelaku usaha khususnya mikro dan kecil seringkali mengabaikan hal ini. Padahal menjadi esensial untuk mencatat segala pemasukan dan pengeluaran usaha setiap harinya agar dapat terkontrol dengan baik. Hal ini juga perlu diperhatikan untuk perkembangan dari UMKM di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, diketahui jika Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu semester pertama lalu menunjukkan tren yang positif. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Syarwan menyampaikan untuk penyaluran KUR ini mencapai Rp 2.634.034.979.603, kepada 57.224 debitur.

“Dibanding Tahun 2020 terdapat kenaikan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu sebesar 73,02 persen dengan total penyaluran Rp 2.634 miliar kepada 57.224 debitur,” sampainya.

Dijelaskannya, penyaluran ini meningkat, dengan jumlah debitur meningkat sebesar 62 persen. Bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Apalagi, kebijakan subsidi bunga KUR turut menjadi salah satu katalis peningkatan penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu. (war)