BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Dalam pembahasan Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022, di samping penanganan Covid-19, juga dimaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan dan jembatan.
BACA JUGA: Harap Maklum, Tambal Sulam Dulu, Duitnya Pinjam Juga untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) ke Pemda kabupaten kota. Mengingat, selama 2021 terjadi keterlambatan pembayaran untuk DBH tersebut. Diketahui, untuk pembayaran DBH ada enam triwulan yang akan dibayarkan. Yakni ada 3 triwulan di 2021 yang terhutang dan 3 triwulan 2022. Selain itu, juga di singkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat 18 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. APBD tahun depan, disesuaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Anggota Banggar DPRD Provinsi M. Gustiadi, S.Sos atau yang akrab dipanggil Edi Tiger meminta meskipun ada pengurangan estimasi anggaran, namun untuk prioritas infrastruktur tetap diutamakan. “Tentu ini jadi kendala, untuk itu Pemprov, untuk efisiensi anggaran ini harus betul-betul di optimalkan. Tentunya kita menyoroti untuk anggaran di bidang infrastruktur, apalagi sekarang mulai tumbuh dan berkembang untuk angkutan berat di provinsi ini,” pesannya. Apalagi saat ini, pandemi Covid-19 melandai dan pergerakan ekonomi sudah mulai nampak. Sehingga distribusi hasil bumi pun mulai bergeliat. Mengingat Provinsi Bengkulu masih di dominasi jalan kelas 3, dan juga disebagian titik mengalami kerusakan. Hal ini juga wajib diperhatikan. Didamping anggaran juga untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Sedangkan dilihat rancangan APBD untuk infrastruktur minim. Untuk itu ia meminta perbaikan bagi jalan dan jembatan yang rusak, harus dikerjakan sesuai dengan standar agar terhindar dari kerusakan berulang. “Supaya tambal sulam yang benar-benar pakai hotmix. Apalagi, tonase yang tinggi, sekarang juga banyak Truk truk muatan yang melebihi tonase,” pinta Edi Tiger. BACA JUGA: jembat Pascajembatan Air Nipis Ambruk, Petani Terdampak Luas Untuk diketahui, dalam RAPBD Provinsi tahun anggaran 2022, untuk belanja daerah diproyeksikan Rp 2,8 triliun lebih. Termasuk juga melaksanakan 18 kegiatan prioritas dan 68 kegiatan unggulan. Dengan rincian Pendapat Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp 966 miliar lebih, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1,7 triliun lebih dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 1,116 miliar lebih. “Untuk itu, kita berharap agar infrastruktur tetap berjalan. Dan ekonomi provinsi ini bisa normal. Juga pemprov harus cari solusi agar mengembalikan postur anggaran tersebut,” jelasnya. Sehingga, inovasi dari masing masing OPD dalam meningkatkan pendapatan harus dimiliki. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak hanya bergantung pada APBD, yang saat ini mengalami penurunan drastis. BACA JUGA: Bola Panas ke KONI Pusat “Penanganan Covid-19 tetap jalan, tapi infrastruktur juga diutamakan. Ini juga mempengaruhi geliat ekonomi juga. Apalagi CPO mulai naik, batubara juga. Tapi ini tidak didukung oleh infrastruktur yang mendukung,” tukasnya. (war) Simak Video Berita
Kategori :