Pemkab Mukomuko Bersiap Pangkas Honorer Daerah

  MUKOMUKO, rakyatbengkulu.com – Akhir tahun 2021, kebijakan tidak biasa bakal diambil Pemkab Mukomuko. Khususnya mengenai kebijakan perpanjangan dan pengurangan pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK). Bukan saja terhadap PDPK yang bertugas sebagai guru atau pendidik, tapi juga pada tenaga kependidikan maupun tenaga teknis.

“Kita sedang bersiap untuk itu. Kita cukup sulit untuk ambil kebijakan tidak populer ini. Tapi mau bagaimana lagi. Untuk kepentingan daerah dan selaku aparatur, kita harus siap,” kata Asisten 1 Setdakab Mukomuko, Dr. Abdianto, SH, M.Si.

Pemkab mau tidak mau harus lebih realistis dengan kondisi yang sebenarnya yang dialami Kabupaten Mukomuko. Permasalahan sebelumnya, ditambah lagi kondisi terpaan pandemi Covid-19, memberikan pukulan sangat keras terhadap daerah. Terutama dalam hal kondisi keuangan. “Atas alasan itulah, sementara ini, kita akan merekomendasikan kebijakan merumahkan sebagian PDPK atau yang dikenal honorer daerah ini,” kata Abdianto.

Jika terkait ketersediaan anggaran, Abdianto menyebutkan sudah dialokasikan di APBD Kabupaten Mukomuko. Namun bukan berarti seluruhnya akan dihabiskan untuk belanja honorarium PDPK. Pemkab harus lebih bijak dalam mengelola anggaran yang ada, untuk dapat mendukung realisasi program pada tahun anggaran berikutnya lagi.

“Anggaran ada, dan tetap. Besaran yang dialokasikan juga masih Rp 1 jutaan per orang per bulan,” sebutnya.

Berapa jumlah yang bakal dipangkas? Abdianto belum dapat memastikan. Sebab masih dilakukan verifikasi, pengkajian dan evaluasi. Abdianto menyatakan, kebijakan pemangkasan nantinya bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Tapi ada analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Setelah dilakukan asesmen, baru kemudian berapa yang direkomendasikan untuk dirumahkan. Serta pada posisi mana saja yang memungkinkan dilakukan pengurangan.

 “Setelah nanti dilakukan asesmen akan ada pengurangan. Dari Anjab dan ABK, diketahui nanti di posisi mana saja yang dapat dikurangi. Finalnya akan diputuskan oleh tim yang dipimpin Sekda,” bebernya.(hue)