Inovasi di OPD jadi Pertimbangan Kinerja

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, menjelaskan dalam waktu dekat ini akan menyusun indikator untuk penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Diantaranya, inovasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penilaian reformasi birokrasi, tindak lanjut LHPBPK, indeks keterbukaan informasi, presentasi capaian MCP KPK, serta presentasi realisasi anggaran.

“Tiap tahunnya kan perjanjian kerja diperbaharui. Jadi masing masing kepala OPD itu sebenarnya sudah tahu capaian kinerja nya. Disampingnya hasil job fit kemarin ya. Ada beberapa hal dan item yang akan dilakukan penilaian nanti nya,” sampai Hamka.

Kemudian, guna mengantisipasi adanya misunderstanding antara visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu. Dengan apa yang dilakukan aplikasi ke OPD terkait. Sehingga, maksud program prioritas Gubernur tidak sampai ke masyarakat

“Itu nanti akan dilakukan oleh OPD. Tatkala dalam kurun waktu 6 bulan tak tercapai, maka ini hasilnya akan diambil keputusan oleh gubernur," tukas Hamka.

Ia menjelaskan, beberapa penilaian tersebut meliputi perjanjian kinerja khusus, yang dilakukan oleh seluruh OPD. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada 2022 mendatang dipastikan dalam perjanjian kerja untuk para kepala OPD direncanakan lebih rinci. Sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Permen Menpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja instansi pemerintah. Yang juga sudah diuji dengan Perda dan Pergub Bengkulu.

“Kita juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program prioritas Gubernur. Dan target juga harus jelas,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap hal ini dapat menambah semangat dan memotivasi untuk keseriusan terhadap para kepala OPD, untuk melakukan program prioritas Gubernur. Apalagi hal ini juga sudah  merupakan janji yang dimuat dalam visi dan misi. Dijabarkan ke LPKD, dan kita muat dalam anggaran.

“Kita targetkan Januari nanti, bisa diperbaharui perjanjian kinerja masing-masing kepala OPD," harap Hamka. (war)