BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Dorongan kepada pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu untuk mengejar serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 ini kian bermunculan.
Pakar Ekonomi Provinsi Bengkulu sekaligus Rektor Universitas Dehasen, Prof. Dr. Kamaludin, MM mengatakan menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah untuk mencapai serapan 100 persen. Mengingat tinggal 8 hari lagi jelang berakhirnya tahun 2021. "Nampaknya hampir mustahil itu terserap (100 persen,red), karena tinggal beberapa hari lagi. Maksimal akan terserap 70 persen," prediksi Kamaludin. Akhir November lalu jumlah serapan APBD Provinsi Bengkulu masih di angka Rp 8,7 triliun atau 67,30 persen seluruh Provinsi Bengkulu. Adapun alokasi Rp 12,6 triliun. Bila melihat dari data yang dihimpun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu. Untuk serapan anggaran terbesar ada dipegang oleh Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. Anggaran Rp 986 miliar direalisasikan sebesar Rp 754 miliar atau 76,53 persen. "Jika melihat data itu. Mungkin penyebabnya ada kebingungan situasi pandemi terkait relokasi anggaran. Akhir kesulitan menentukan fokus anggaran," jelas rektor Universitas Dehasen (Unived) ini. Melihat situasi ini, ia berpesan agar untuk realisasi serapan anggaran tahun depan tidak kembali terulang. Misalnya, bisa dilakukan dengan melakukan perencanaan time management yang matang. Mulai dari penyusunan rancangan kegiatan, DIPA yang disesuaikan dengan koreksi Kemendagri. Juga dapat segera melakukan pengajuan lelang kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya kegiatan lelang fisik. "Relokasi anggaran tidak mungkin saat itu selain waktu sangat mepet ditambah regulasi yang mengikat macam-macam," imbuhnya. Sementara itu, untuk Pemda yang masih rendah serapannya, lanjutnya, memerlukan percepatan percepatan lebih masif lagi. Misalnya di Lebong, Seluma, Kepahiang juga perlu dilakukan percepatan dalam serapannya. Ia juga meminta kepada seluruh stakeholder ikut melakukan fungsi pengawasan untuk realisasi anggaran di masing masing Pemda. Sehingga meminimalisir lambat realisasi dari APBD ini. "Kalau tahun ini tidak mungkin. Tinggal tahun depan. Saran kita harus ada fokus anggaran dan perencanaan yang lebih baik lagi agar terserap dengan optimal," harapnya. Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi bahwa meminta agar para OPD bisa bergerak cepat. Khususnya, untuk kegiatan fisik, pasalnya kegiatan tersebut memakan waktu lebih lama untuk penyelesaian pekerjaannya. "Antara Januari Februari itu sudah bisa selesai tender. Jangan seperti tahun ini, yang bulan Juli saja masih ada paket fisik masuk," kata Sumardi. Untuk itu, menjelang beberapa hari akhir tahun 2021 ini, ia meminta agar pengerjaan kegiatan fisik akhir tahun ini harus dimaksimalkan. Tidak hanya mempercepat waktu pengerjaan, namun juga harus dibarengi dengan kualitas bangunan yang dihasilkan. "Kita berharap ini jadi koreksi bersama. Agar tahun depan serapan anggaran nya lebih baik," harapnya. (war)
Kategori :