BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Sudah jadi persoalan klasik, kerusakan jalan diakibatkan dengan tidak sepadannya kapasitas jalan dan berat muatan tonase.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andaru Pranata menceritakan di Kabupaten Bengkulu Utara kerusakan jalan makin marak.
BACA JUGA: Jalan Lintas Curup-Lebong di Rimbo Pengadang Nyaris Putus
Dengan seiringnya mobilitas angkutan dengan truk lohan atau tronton mulai padat. Bahkan, di Bengkulu Utara saat ini ada dua jembatan yang mengalami kerusakan serupa.
"Melihat realita di lapangan itu, banyak keluhan masyarakat karena padatnya aktivitas.
Sekarang kan juga dua jembatan yang jebol, satu jembatan di Batik Nau, dan satu lagi di Desa Bukit Makmur.
Karena tidak sesuai dengan kapasitas jalan, juga aktivitas truk lohan yang banyak, " kata Andaru.
Dijelaskannya, bila dibandingkan beberapa waktu lalu sebelum maraknya truk tronton melintas kawasan itu.
Tingkat kerusakan jalan tidak separah seperti saat ini.
"Kalau dibandingkan dengan sebelum, itu kan masih pakai truk biasa.
Jadi kerusakan tidak separah sekarang. Dengan banyaknya truk truk lohan, debu juga, termasuk keamanan.
Beberapa kali juga terjadi lakalantas. Saya berharap, pak gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat. Untuk melakukan pengawasan," ungkap Andaru.
Terkait hal ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan balai jalan nasional.
Jalan Nasional
Pasalnya, selain jalan provinsi juga banyak dari jalan nasional yang mengalami kerusakan serupa.
"Inikan jalan nasional, dari pihak Balai juga mulai menangani, tapi masih berulang.
Jadi kalau terus dilakukan rehab untuk jalan, namun masih saja banyak tonase yang melebihi kapasitas itu juga percuma. Ya akan rusak terus," tukasnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali menjelaskan di APBD tahun 2022 ini dianggarkan Rp 500 juta, yang diperuntukkan buat sembilan kabupaten satu kota.
Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yang mana krusial.
"Makanya kami kemarin menyarankan agar ditunda dulu pembangunan yang kurang penting, dan dialihkan ke perbaiki jalan dulu.
Di APBD ini kan, sebaiknya untuk perbaikan jalan jalan dan jembatan, apalagi sekarang dari pantauan kita hampir 80 persen itu rusak, " kata Tantawi.
BACA JUGA: Tak Bisa Pulangkan Jenazah TKI di Malaysia, Keluarga Galang Dana ke Jalan
"Kalau ada yang mengatakan kalau jalan itu mulus semua, ya itu dipertanyakan, ayo turun langsung tinjau lapangan.
Kondisi real jalan jalan itu seperti apa. Misalnya dari Kerkap sampai ke Arga Makmur, itu saja rusak. Bagaimana jalan yang ada di kecamatan, " katanya.
Kelas 3
Di sisi lain, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan pihak terus berupaya untuk mengatur terlaksana kesepakatan tonase dan responsibility dari perusahaan tambang maupun perkebunan.
Terkait tonase yang akan melintasi jalan milik Provinsi Bengkulu. Pasalnya, jalan Provinsi ini hanya jalan kelas 3.
Sehingga kapasitas tonase sebesar 8 ton.
"Maka kemarin kan sudah kita lakukan rapat secara koordinatif. Pada pengusaha batu bara, bupati walikota serta balai jalan.
Pertama kota mau memastikan pertama penertiban tonase. Kedua, kita meminta responsibility dari para perusahaan terhadap jalan provinsi, negara maupun kabupaten, yang selama ini kan dibangun dengan baik, dan juga sudah banyak menghabiskan anggaran yang tak sedikit, " jelas Rohidin.
Menurutnya, apabila tidak bersama sama memeliharanya maka sangat kesulitan untuk menjaga keutuhan bentuk fisik jalan.
Dan yang sangat dirugikan itu masyarakat, dan pengguna jalan yang lain.
BACA JUGA: Gawat, Air Baku PDAM Tercampur Limbah
"Karena memang sekarang itu tronton itu sangat besar sekali. Untuk kepatuhan tonase, tangung jawab dari responsibility tadi, eksekusi ini memerlukan sinergis semuanya.
Termasuk dinas perhubungan kabupaten untuk mengatur yang memang perlu peran bersama, termasuk dari media. Agar bisa mengadvokasi para pihak. Bagi yang tidak patuh ya tentu disanksi dong, " tutupnya. (war)