Percepat Penyerapan Anggaran Covid

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Iskandar Novianto, menyarankan untuk percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 perlu digencarkan. Terutama di triwulan pertama 2022 ini. Baik dari Pemerintah Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

Ia menjelaskan bahwa untuk penyerapan anggaran Covid-19 sampai Desember lalu, secara total di Provinsi Bengkulu, dengan total belanja kesehatan mencapai Rp 632,7 miliar. Dimana alokasi ini diperuntukkan ke beberapa sektor. Diantaranya, pemagangan Covid-19, insentif nakes, dan belanja kesehatan lainnya.

“Agar percepatan penyerapan anggaran dilakukan secara adaptif senantiasa antisipasi terhadap perubahan situasi kondisi di daerah masing-masing,” kata Iskandar.

Dijelaskannya, kepedulian terhadap risiko menjadi dasar bagi pengambilan keputusan eksekusi anggaran, yakni dengan pendekatan kinerja berorientasi hasil. Selain itu, untuk mengatur manajerial risiko bencana non alam Pandemi Covid-19 memerlukan kerja sama yang lebih erat antar OPD dan antar Pemda. Termasuk keserasian program antar Kabupaten Kota dengan Provinsi.

“Misalnya untuk serbuan vaksinasi oleh berbagai pihak tetap membutuhkan kerja sama anggaran untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dimaksud,” jelasnya.

Untuk diketahui, penyerapan anggaran Covid-19 sampai 31 Desember, secara total di Provinsi Bengkulu, untuk tiga fokus penanganan ini sebesar Rp 950,4 miliar. Fokus yang dimaksud diantaranya kesehatan, dukungan sosial, dan dukungan ekonomi.

Realisasi itu di 51,22 persen atau Rp 632,7miliar. Nilai ini presentasi penyerapan anggaran terbesar untuk dukungan ekonomi, di 66,6 persen atau Rp 117 miliar dari Rp 199 miliar. Dengan rinciannya untuk penyerapan anggaran di fokus perlindungan sosial di angka 81,8 persen atau Rp 194,4 miliar dari anggaran Rp 230 miliar.

Diakuinya, bahwa serapan paling rendah secara presentasi ada di kesehatan, namun untuk nilai yang dianggarkan memang besar. Untuk presentase penanganan kesehatan itu 55,9 persen atau Rp 312,7miliar dari Rp 532 miliar. Artinya kebutuhan untuk penanganan kesehatan itu memang diutamakan. “Perlu kita perhatikan mana provinsi, kabupaten, kota yang penyerapannya lebih cepat,” jelas Iskandar.

Diantaranya, untuk Bengkulu Selatan  secara keseluruhan paling cepat, dengan 85,4 persen atau Rp 48,9 miliar dari Rp 57,3 miliar. Sementara itu, serapan di Pemerintah Provinsi memang di 76,9 persen tapi memang anggaran yang dialokasikan itu Rp 219 miliar. Kabupaten Kepahiang baru di posisi 20,9 persen, artinya dari Rp 34,4 miliar yang dianggarkan itu baru Rp 7,2 miliar yang digunakan.

“Dari data ini akan dicek, fokusnya dimana untuk penyerapan anggarannya, sehingga diketahui penyebab minimnya serapan ini,” pungkasnya. (war)