BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Di awal Februari ini baru 8 paket kegiatan di 2022, yang masuk pada Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu.
Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengajukan paket kegiatan, sehingga dapat mengefisiensikan waktu, untuk pelaksanaan kegiatan 2022 ini. BACA JUGA: Proyek Gedung Wakil Rakyat Diajukan Klaim 88 %, Dibayar 70 % "Kita sudah rapat, dan melakukan evaluasi. Agar kiranya sesegera mungkin untuk dilakukan lelang kegiatan paket 2022 ini. Khususnya lagi dana DAK, dana dekon, dan dana tugas pembantuan. Kalau bisa di bulan ini, " pesan Hamka. Apalagi, untuk kegiatan fisik, apalagi dengan proyek fisik besar. Sehingga kegiatan tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ditambah seluruh DPA selesai dilaksanakan. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar segera dilakukan percepatan dalam pemasukan paket kegiatan agar segera dilakukan lelang. "Semuanya sudah masuk lelang ke UKPBJ kita. Untuk proses lelang, saya sudah tekankan lagi dengan Inspektorat agar kira segera melakukan review. Review dari seluruh kegiatan yang telah masuk ke inspektorat. Agar bisa dilemparkan ke UKPBJ agar bisa segera dilelang. Kita berharap dalam bulan ini bisa segera dilelang, " imbuhnya. Untuk diketahui, 8 paket kegiatan yang diajukan baru diajukan lelang. Diantaranya, pengawasan dan pengembangan Masjid Baitul Izzah Bengkulu, pengawasan rehabilitasi rehabilitasi penataan kantor gubernur tahap dua, pengawasan pembangunan spam jaringan dan spam regional KOBEMA. Pengawasan pengembangan mapolda Bengkulu. Pengawasan kegiatan pembangunan Pagar BOR lanjutan. Pengawasan rekonstruksi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (DAK). Pengawasan rekonstruksi Jalan Permu - Bengko. Pengembangan dan Pembangunan Sarana Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Paket ini lanjutnya, belum ditetapkan nilai kontraknya. "Nanti bagi yang nakal ada catatan, jika masih membandel ya bisa saja ada sanksi. Itu termasuk dalam kontrak kerja, " jelas Hamka. BACA JUGA: Pak Mandor Sawit Pakai Sabu Biar Staminanya Oke, Ya Ditangkap Apalagi, Provinsi Bengkulu dalam pengesahan APBD 2022 ini dirampungkan lebih cepat. Di mana Provinsi Bengkulu mendapatkan menduduki posisi ke tiga dari 34 provinsi di Indonesia, untuk paling cepat pengesahan APBD 2022. Di mana APBD ini telah disahkan menjadi sah Undang-Undang, pada 15 November 2021. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong agar seluruh OPD untuk melaksanakan kegiatan sesegera mungkin, sehingga akhir Februari, jelang Maret rekanan Pemprov, sudah bisa mulai bekerja. Baca Selanjutnya>>>Baru 8 Paket Proyek Masuk UKPBJ
Jumat 04-02-2022,12:13 WIB
Editor : redaksi rb
Kategori :