Satu Paket Tender Batal

BENGKULU, rakyatbengkulu.com - Memasuki pertengahan Februari ini, satu paket kegiatan gagal tender. Dari data LPSE Provinsi Bengkulu, per 11 Februari ini terdapat 9 paket kegiatan yang masuk. Dua diantaranya, terhambat dalam prosesnya. Bahkan satu diantaranya, telah dinyatakan  tender batal. Yakni untuk paket Pengembangan dan Pembangunan Sarana Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu Tender Batal.

Terkait hal ini, Anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal mendorong agar OPD lainnya, bisa segera mengajukan paket lelang. Melihat, dari potensi gagal tender, sehingga ada soace waktu untuk melakukan tender ulang. Terutama bagi kegiatan yang menjadi program prioritas yang sudah termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Sehingga tidak menghambat target kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 ini.

“Peluang terjadinya gagal tender, cuaca buruk saat pengerjaan kegiatan dan hambatan lainnya. Itu harus diantisipasi dari awal,” jelas Zainal.

Untuk itu, ia meminta semua OPD bisa mengefisienkan waktu bila nantinya ada kendala. Baik saat pengajuan lelang, maupun pengejaran kegiatan tersebut, maka ia mengimbau kepada seluruh OPD agar, mulai melakukan lelang untuk kegiatan di 2022. “Bila nantinya terjadi gagal lelang bisa diantisipasi dengan waktu yang ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu,  Abdul Hafizh menjelaskan sesuai dengan arahan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bahwa seluruh OPD harus segera melakukan pelelangan kegiatan 2022. Apalagi, dari Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu, sudah siap sejak akhir Desember lalu.

“Kita membuat surat edaran Gubernur agar OPD OPD terutama yang memiliki paket besar, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas TPHP untuk segera melakukan perencanaan pelelangan. Dan saat juga ada 4 paket yang dilakukan lelang dini, yaitu paket pengawasan. Sekarang kita sudah berupaya setiap seminggu sekali kita update, semua SIRUP untuk progres masing-masing OPD agar diketahui oleh pimpinan,” kata Hafizd.

Dan ini jadi salah satu langkah, lanjutnya, agar bisa dilakukan percepatan kegiatan 2022 ini. Kemudian, melakukan rapat koordinasi yang rutin dilakukan, yang dipimpin Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Terkait dengan percepatan, baik itu dana DAK, dana Decon, maupun APBD murni.

“Khususnya dana DAK itukan limit waktu nya terbatas, biasanya kan 21 Juli belum dilakukan kontrak itu ditarik, kalau tahun lalu karena ada pandemi covid maka diperpanjang sampai 31 Agustus, tahun ini kita belum tahu apakah diperpanjang atau tidak. Makanya Gubernur Bengkulu selalu menekan agar dilakukan percepatan pelelangan. Terutama DAK," jelasnya.

Untuk diketahui,  9 paket kegiatan yang diajukan baru diajukan lelang. Diantaranya, Pengawasan Rekonstruksi Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini (DAK), yang harus dilakukan seleksi ulang. Pengawasan dan pengembangan masjid Baitul Izzah Bengkulu, Pengawasan rehabilitasi rehabilitasi penataan kantor gubernur tahap dua, pengawasan pembangunan spam jaringan dan spam regional KOBEMA.

Pengawasan pengembangan mapolda Bengkulu. Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pagar BOR lanjutan. Pengawasan Rekonstruksi Jalan Permu - Bengko. Pengembangan dan Pembangunan Sarana Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Kejati Bengkulu. Pengawasan Pengembangan dan Pembangunan Sarana Penunjang Masjid baitul Izzah Provinsi Bengkulu.

“Kalau tahun ini ada proyek yang agak lima ini tetap lanjutan proyek kantor gubernur sekitar 12 miliaran. Juga ada ada DAK untuk Kobema yang lumayan besar nilainya. Itu masuk ke proyek strategi nasional,” pungkasnya. (war)