Tolak Buka Big Data Terkait Penundaan Pemilu, Luhut: “Apa Salah?”

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara tegas tidak ingin membuka big data terkait penundaan pemilu.

Luhut mengatakan bahwa dirinya punya hak untuk menolak membuka big data tersebut kepada publik. Big data itu pun diketahui berisi tentang adanya 110 juta orang di media sosial, mendukung penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut dikatakannya pada saat menemui langsung massa BEM UI di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Selasa 12 April 2022.

“Kamu tidak berhak juga menuntut saya. Kau sepakat tapi kalau saya tidak sepakat boleh kan? Saya punya hak untuk bilang nggak. Kita boleh beda pendapat kan,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

BACA JUGA:  Jokowi Tegaskan Jadwal Pemilu Sudah Pasti Selain itu, Luhut menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah mengatakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

“Dengerin ya, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode,” tukas Luhut. “Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta Pemilu ditunda. Itu saja. Apa salah?” sambungnya.

Sebelumnya, Luhut memberikan suatu pernyataan bahwa ada big data berisi 110 juta interaksi media sosial yang mendukung usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pilkada 2024 pada akhir Februari.

Luhut juga meyakini bahwa pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung debat tersebut. Bahkan ada tiga partai besar mengindikasikan bahwa rencana penundaan Pemilihan Umum 2024 tidak dapat diterima.

BACA JUGA:  Pengeroyokan Ade Armando, BNPT Kecam Kekerasan di Ruang Publik Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp 110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

Sebelumnya juga, persolan penundaan Pemilu sudah clear. Presiden Jokowi memastikan hal tersebut. Dalam rapat terbatas dengan menteri dan kepala lembaga untuk membahas terkait pemilihan umum (Pemilu) 2024, 10 April lalu juga  Jokowi menegaskan tidak ada penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presien. (disway/rbonline)