Target 35 Ribu Data UMKM, 70 Enumerator Seluma Ikuti Bimtek SIDT

  Bengkulu, rakyatbengkulu.com - Bimbingan teknis (BIMTEK) penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) untuk program Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM).

Hari pertama Dinas koperasi UMK Provinsi Bengkulu berikan kepada 70 peserta Enumerator atau petugas Pendataan UMKM dari kabupaten Seluma.

Setelah mengikuti bimtek sebanyak 70 Enumerator ini akan ditugaskan mendata pelaku usahan/ umkm yang ada di kabupaten seluma dengan target sebanyak 35 ribu data PL-KUMKM yang akan masuk di satu data Indonesia dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi lengkap koperasi dan UMKM melalui aplikasi yang terintegrasi.

Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) ini laksanakan Dinas koperasi UKM Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik provinsi Bengkulu, di Splash Hotel, Selasa (24/5).

Kepala dinas Dinas koperasi UKM Provinsi Bengkulu Erdiwan, menyampaikan provinsi Bengkulu ditargetkan 109 ribu data umkm yang masuk satu Indonesia yang dibagikan ke tiga daerah.

Yakni, 41 Ribu Kota Bengkulu, 35 ribu seluma dan 33 Bengkulu utara.

“Hari ini sebanyak 70 orang atau enumerator dari kabupaten seluma, dibekali untuk penggunaan aplikasi SIDT dalam mendata umkm yang ada diseluma dengan target 35 ribu data yang terverifikasi di pusat” terang Erdirwan.

Dijelaskan juga kepala dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu, dalam pencapai target 35 ribu data tersebut, nanti Enumerator ini juga ditargetkan 500 data umkm yang ada dan terverifikasi di pusat dengan waktu pelaksanaan tugas pendataan dengan massa kontrak kerja selama lima bulan.

“Nantinya petugas atau enumerator ini kita bagikan 500 data perorang dengan massa waktu kegiatan pendataan selama lima bulan ke depan,” jelas Erdirwan.

Untuk itu, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu meminta masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa memberikan data usahanya kepada petugas yang ada di wilayah Kota, Seluma dan Bengkulu Utara sesuai yang diminta dalam aplikasi.

Sesuai dengan arah pemerintah hal ini guna untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan (Gik/Prw)