Rencana PHK Ratusan Guru Honda Batal

Hanya 34 Tersingkir

MUKOMUKO, rakyatbengkulu.disway.id – Rencana ratusan honorer daerah (Honda) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko, yang bertugas di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), diberhentikan, batal.

Total yang akan diberhentikan, berpeluang besar, hanya sebanyak 34 orang. Terdiri 10 orang Honda yang bertugas di SMP dan 24 orang Honda di SD. Kemungkinan hanya 34 orang itu, setelah dipastikan, guru Honda yang sudah berusia 50 tahun keatas, akan tetap dipertahankan.

Sebagai penghargaan atas pengabdian mereka. Dan sebagian lagi, sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Diketahui di SD, jumlah guru yang umur diatas 50 tahun sebanyak 33 orang dan di SMP sebanyak tujuh orang.

BACA JUGA:RSUD Tidak Belanjakan Anggaran Hingga Rp 13,1 M

Khusus di SD, mereka yang terpaksa bakal dipecat, sembilan orang indisipliner, dan 15 orang diketahui double job. Sedangkan di SMP, karena dua orang indisipliner, tujuh orang mundur dan satu orang meninggal dunia.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Mukomuko, Arni Gusnita, S.Pd. AUD, MM mengatakan, SD negeri di Mukomuko membutuhkan hingga 1.304 guru. Dari kebutuhan itu, sebanyak 832 orang diisi dari guru yang berstatus PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sehingga masih kekurangan 472 orang.

Beruntung, kekurangan itu, sebanyak 372 orang diisi dari Honda atau pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK).

Sehingga masih kekurangan sebanyak 100 orang. Sedangkan di SMP Negeri, dibutuhkan 702 orang guru. Kebutuhan itu, terisi dari PNS dan PPPK sebanyak 422 orang. Terdapat kekurangan guru sebanyak 280 orang.

BACA JUGA:Kabar Baik Bagi Petani, Harga Sawit di Mukomuko Merangkak Naik

Kemudian sebanyak 190 orang terisi dari PDPK, sehingga masih kekurangan sebanyak 90 orang guru.

“Untuk SD negeri dan SMP negeri, sebelum asesmen kemarin, kita sudah kekurangan guru. Itu masih kurang 100 orang di SD negeri dan 90 orang di SMP negeri. Jadi kita masih sangat membutuhkan PDPK yang ada sekarang. Bahkan perlu rekrut lagi untuk menutupi kekurangan,” kata Arni.

Khusus guru PDPK yang sudah sertifikasi, yang bertugas di madrasah. Maka akan diberi pilihan, dengan tetap mengajar di madrasah. Namun dengan konsekuensi status PDPKnya dicabut. Atau pindah tugas ke SD dan SMP negeri yang ada, dengan begitu, status PDPK-nya dipertahankan Pemkab Mukomuko.

“Pak Sekda sudah tegaskan, yang di madrasah, silakan pilih. Jika ingin tetap di madrasah, otomatis harus pilih,” katanya.

BACA JUGA:Bongkar Rumah Singgah di Sejumlah Pabrik CPO

Dari data yang RB peroleh, ada 45 orang PDPK Pemkab Mukomuko bertugas di madrasah. Terdiri 37 orang guru dan delapan orang tenaga kependidikan. Mereka ini ada yang bertugas di madrasah negeri dan juga di madrasah swasta. Mulai dari madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan juga di madrasah aliyah (MA).

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mukomuko, H. Widodo, S.HI mengatakan, keberadaan puluhan PDPK itu sangat dibutuhkan. Sebab, sebagian besar madrasah di Kabupaten Mukomuko, masih kekurangan guru.

“Kita sudah layangkan surat ke Dinas maupun ke Pemkab Mukomuko. Agar PDPK yang ada di madrasah tidak diberhentikan. Yang diajarkan ini warga Mukomuko, walaupun di madrasah. Baik yang negeri apalagi di swasta. Jadi kalau bisa, yang di Kemenag, tetap dipertahankan,” harap Widodo.(hue)